Ganti Hasto? Kongres VI PDIP Dilaksanakan Sebelum Juli: Tergantung Megawati

Kongres VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang semula dijadwalkan pada 2024 telah ditunda ke tahun 2025.

Penundaan ini disebabkan oleh padatnya agenda nasional, termasuk pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pilkada serentak.

Juru bicara PDIP, Guntur Romli menyebut hal itu masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Pramono Anung Punya Tanda Kehormatan Prestisius, Apa Jasanya?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. [X/@pdipperjuangan]

Namun, Guntur memastikan pelaksanaan Kongres partai berlambang banteng itu akan dilaksanakan sebelum bulan Juli 2025.

"[Jadwal kongres] Masih menunggu keputusan Ibu Ketua Umum. Intinya sebelum Juli 2025," kata Guntur saat dikonfirmasi, Kamis (6/3).

Mengenai posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, hingga Januari 2025, Hasto Kristiyanto masih menjabat sebagai Sekjen.

Baca Juga: Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Wakil Ketua Komisi III: Nanti Ngawur

Pihak PDI-P menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai penggantian Sekjen saat itu, meskipun Hasto tengah menghadapi kasus hukum.

"Betul. [Hasto] Bisa diganti. Bisa tidak diganti. Semua tergantung keputusan Ibu Ketua Umum sebagai mandataris Kongres," ucap Guntur.

Lebih jauh, Guntur menegaskan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P se-Indonesia telah meminta Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum periode 2025-2030.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. [X/@pdipperjuangan]

Permintaan ini akan dibahas dan diputuskan dalam Kongres VI PDI-P yang akan datang. Bahwa kader PDIP dalam Rakernas V partai telah memutuskan untuk kembali mendukung Megawati sebagai ketua umum PDIP selanjutnya.

"Kalau Ibu Megawati Soekarnoputri sudah diminta kembali menjadi Ketua Umum berikutnya pada Rakernas V PDI Perjuangan Mei 2024," tandasnya.

Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jadwal pasti pelaksanaan Kongres VI PDI-P sebelum Juli 2025 atau rencana pergantian Sekjen Hasto Kristiyanto.