Hasan Nasbi Sebut Pemerintah Ngebut Wujudkan Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sampai Kurang Tidur

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi resmi membuka acara public hearing dengan tajuk Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil, Rabu 28 Mei 2025 di Jakarta.

"Kita menyelenggarakan public hearing bagian dari rangkaian double check, ini merupakan kegiatan rutin bekerja sama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujarnya saat membuka acara public hearing yang digagas DPP Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (Gempita).

Hasan Nasbi mengatakan, melalui acara public hearing pihaknya ingin menyampaikan kalau pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sudah bekerja keras bahkan ngebut, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Public Hearing Program Prabowo Subianto Hadirkan Sejumlah Menteri, Ini Kata Hasan Nasbi!

"Kita ingin tunjukkan di hadapan masyarakat Indonesia keseluruhan bahwa pemerintah memang sudah bekerja keras, pemerintah sudah melaksanakan janji-janji kampanye tidak lagi cepat tapi ngebut, baru 6 bulan sudah banyak sekali yang dikerjakan pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo," ucapnya.

Seraya berseloroh, Hasan Nasbi mengatakan para menteri bekerja begitu semangat, sampai kurang tidur.

"Menteri-menteri bekerja dengan begitu semangat luar biasa 7 hari seminggu 24 jam sehari saya rasa bang Jabo kelihatan kurang tidur karena kerja terus. Menteri-menteri yang lain juga kerjanya luar biasa," ungkapnya.

Baca Juga: Jokowi: Nggak Ada Presiden di Dunia dengan Dukungan Sekuat Prabowo

Mendengar Masyarakat agar Kebijakan Lebih Baik

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat membuka public hearing di Jakarta. [FT News]

Hal yang penting lainnya, Hasan Nasbi melanjutkan, acara public hearing ini menjadi momentum masyarakat menyampaikan unek-uneknya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dari kantor komunikasi sekadar memfasilitasi hari ini penerima manfaat bertemu dengan para pembuat kebijakan, dan dari sana bisa timbul dialog umpan balik, feed back supaya kalau ada yang belum maksimal bisa diperbaiki," katanya.

Berbagai macam kelompok masyarakat yang menerima manfaat, kata Hasan Nasbi bisa langsung bertanya kepada pejabat resmi langsung tanpa ada sekat.

"Dari pemerintah bisa bicara jujur apa adanya," katanya.

"Jadi kalau ada yang mau ditanyakan baik oleh masyarakat, baik oleh media bisa ditanyakan sama orangnya langsung (mentri terkait) supaya gak salah paham," tukasnya.

Diketahui, DPP Gempita bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan/President Communication Office (PCO) menggelar public hearing dengan tajuk Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil, Rabu 28 Mei 2025 di Jakarta.

Acara public hearing yang digagas Gempita ini menghadirkan para pejabat tinggi negara seperti menteri atau wakil menteri, bersama para penerima manfaat dari berbagai kalangan: petani, buruh, pelajar, penyandang disabilitas, hingga lansia.

Momentum Sampaikan Aspirasi-Kritik

Ketua DPP Gempita Alfonso FP. [FT News]

Ketua DPP Gempita Alfonso FP mengatakan kalau acara ini bukan sekadar forum dialog. Masyarakat nantinya akan menyampaikan testimoni, kritik, hingga ide kepada pejabat, dan langsung ditanggapi.

Public hearing turut dihadiri Kepala PCO Hasan Nasbi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza UI Haq.

Alfonso menjelaskan bahwa saatnya masyarakat menyuarakan apakah program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan. Partisipasi publik adalah kunci transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah.

“Negara sudah bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Tapi efektivitas dan ketepatan sasaran program harus dikawal masyarakat," ungkap Alfonso.