Hasil Pertemuan Seskab dan Mensos: BLT Cair, Nominalnya Berbeda!

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima Menteri Sosial dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas percepatan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga: Cek! 4,2 Juta Keluarga Dicoret dari Daftar Penerima Bansos, Ini Kategori Penggantinya

Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa seluruh bantuan harus diterima masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.

Pemerintah memastikan program BLT reguler tetap berjalan dengan nilai Rp 200.000 per bulan untuk setiap penerima manfaat.

Seskab dan Mensos bertemu bahas BLT dan bantuan untuk korban bencana Sumatra. [Instagram]

Baca Juga: Mensos Gus Ipul: Influencer dan Masyarakat Boleh Galang Donasi Asal Izin

Selain BLT reguler, pemerintah juga menyalurkan BLT tambahan selama tiga bulan dengan total bantuan Rp 900.000.

Program ini ditujukan bagi sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa di seluruh Indonesia.

Khusus bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra, pemerintah menyiapkan bantuan minimal Rp 8 juta per kepala keluarga, terutama bagi warga yang terdampak langsung atau harus mengungsi.

Bantuan tersebut terdiri dari Rp 3 juta untuk pengisian rumah serta Rp 5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.

Bantuan tunai tersebut diberikan di luar bantuan lainnya yang tetap disalurkan pemerintah.

Warga terdampak juga menerima beras sebanyak 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 450 ribu per bulan, bantuan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp 600 ribu.

Pemerintah juga menyalurkan santunan bagi korban bencana.

Santunan untuk korban meninggal dunia ditetapkan sebesar Rp 15 juta, sementara korban luka berat menerima bantuan sebesar Rp 5 juta.

Seskab menerima Mensos bahas BLT dan bantuan Sumatra. [Instagram]

Seluruh dana bantuan dan santunan akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta mendapat persetujuan dari bupati atau wali kota di daerah masing-masing.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah berharap berbagai program bantuan tersebut dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak bencana.