Heboh Sri Mulyani Samakan Pajak dengan Zakat, Warganet Kritik Keras

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini membuat pernyataan yang menyamakan pembayaran pajak dengan kewajiban mengeluarkan zakat dan wakaf bagi umat muslim.

Pernyataan ini disampaikan pada acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah dan memicu diskusi luas mengenai kesadaran pajak dan nilai berbagi dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Menurutnya, ketiganya memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai bentuk kewajiban berbagi sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan.

Baca Juga: Kisah Deddy Corbuzier 'Dipalak' Petugas Pajak Rp 8 M

Samakan Pajak dengan Zakat dan Wakaf

Ilustrasi perhitungan pajak. [Pexels]

Sri Mulyani menjelaskan bahwa di setiap rezeki dan harta yang dimiliki seseorang, ada hak orang lain di dalamnya.

Baca Juga: Akhirnya! Bandara Kualanamu Lunasi Pajak Sebelum Jatuh Tempo

Hak tersebut dapat diberikan melalui zakat, wakaf, maupun pajak.

"Dasarnya, mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain," katanya.

Menurutnya, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program-program sosial seperti bantuan keluarga harapan untuk jutaan keluarga tidak mampu, bantuan sembako, pelayanan kesehatan gratis, subsidi pupuk untuk petani, hingga bantuan modal untuk UMKM.

Dengan kata lain, pembayaran pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban negara, tetapi sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang juga dianut dalam syariat Islam melalui zakat dan wakaf.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak adalah instrumen untuk menyalurkan hak orang lain kepada yang membutuhkan, sehingga fungsinya mirip dengan zakat dan infak dalam konteks ekonomi dan keadilan sosial.

Kritik Netizen

Menkeu Sri Mulyani. [Instagram] Banyak netizen memberikan kritik, tetapi Sri Mulyani menekankan pentingnya melihat fungsi pajak dari sisi manfaat sosialnya.

Pemilik akun TikTok Zaid Elkamal mengkritik pernyataan Sri Mulyani yang menyamakan pajak dengan zakat.

"Ibu menteri yang terhormat, kami rakyat, lihat, biasa insya Allah ikhlas bayar pajak, tapi mohon jangan samakan pajak dengan zakat atau wakaf, yang jelas memiliki dasar ibadah dan manfaat langsung untuk umat," katanya dilihat FT News, Kamis 14 Agustus 2025.

"Pajak adalah kewajiban negara, bukan ibadah murni. Jika pajak ingin dianalogikan seperti zakat, maka pemerintah wajib mengelolanya dengan transparan, dengan baik, adil, dan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara, bukan untuk kepentingan segelintir pihak saja," sambungnya.

Zaid mengatakan bukan rakyat pelit untuk membayar pajak tapi hasilnya berbanding lurus dengan fasilitas umum bukan malah dikorupsi atau disalahgunakan.

"Wajar jika rakyat sering mengeluh sudah miskin, dipungut pajak, lalu uangnya dirampas lewat korupsi. Bukan karena rakyat pelit, tapi karena ingin memberi pesan tegas kepada pemerintah, jangan pernah main-main dengan uang rakyat," tukasnya.