Forumterkininews.id, Jakarta – Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait opsi meninjau kembali zonasi permukiman dan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Ini dilakukan setelah peristiwa kebakaran pada Jumat (3/3).
“Pemprov DKI Jakarta akan ikuti kebijakan pemerintah pusat,” kata Heru di Jakarta, Senin.
Menurut dia, semua opsi saat ini sedang dibahas oleh Menteri BUMN Erick Thohir setelah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo.
“Presiden kemarin sudah ke sana (Plumpang), sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN, sekarang sedang dibahas oleh beliau,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran Depo BBM Pertamina di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3).
Relokasi Korban Kebakaran
Dalam peninjauan itu, Kepala Negara memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera merelokasi tempat tinggal korban kebakaran. Ini harus direalisasikan dalam satu atau dua hari. Relokasi tersebut bisa dua kemungkinan, yakni memindahkan penduduk ke pulau reklamasi atau lokasi Depo Pertamina yang dipindahkan.
“Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencarikan solusi kejadian di Plumpang, terutama, karena ini zona yang berbahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menyebutkan kondisi tanah menjadi salah satu kendala pembuatan buffer zone atau zona penyangga. Dimana Zona ini memisahkan antara Depo Pertamina Plumpang dengan permukiman penduduk di sekitarnya.
Presiden menjelaskan zona penyangga dengan jarak 50 meter antara depo dan permukiman sudah pernah diusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2009. Usulan itu didasarkan ledakan di Depo Pertamina Plumpang, yang berujung kebakaran hingga ke rumah penduduk pada 2009.
“Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi untuk penduduk yang ada di situ. Tanah merahnya ini kan padat dan penuh,” ujar Kepala Negara.
