Indonesia akan Gagas ‘Zero Delta Q’ di 10th World Water Forum

FTNews - Dalam 10th World Water Forum pada 18-24 Mei 2024 nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraannya di Bali. Dalam kesempatan ini, Pemerintah Indonesia akan mengusulkan salah satu solusi pengendalian banjir. Yaitu dengan penerapan kebijakan tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Zero Delta Q.

DAS merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai. Fungsinya, untuk menampung, menyimpan air, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, mengungkapkan hal tersebut pada hari Sabtu (4/5). Ia mengatakan bahwa pengelolaan dan mitigasi bencana, khususnya banjir di Indonesia memerlukan penyelarasan. Antara pengendalian struktural melalui penataan perilaku air, dan non struktural melalui penataan perilaku manusia.

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

“Kebijakan Zero Delta Q dapat dijadikan isu dalam proses politik World Water Forum ke-10, bahwa ini perlu kita terapkan. Seandainya prinsip ini dilakukan oleh sebagian besar atau seluruh wilayah Indonesia, maka tampungan-tampungan air yang kita dapatkan sangat besar. Maka, apa yang kita harapkan dari mitigasi bencana dan pengendalian banjir dapat diwujudkan,” ungkap Bob.

Permasalahan Banjir di Indonesia

Banjir di Jakarta Tahun 2020. Foto: BNPB

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa banjir merupakan bencana alam terbesar ketiga di Indonesia di tahun 2023. Mereka mencatat setidaknya terdapat 1.255 kasus banjir pada tahun tersebut. Daerah sering terdampak bencana ini adalah Jawa Barat dengan 844 kasus dan Jawa Tengah dengan 629 kasus.

Berdasarkan data World Risk Report 2023, Indonesia pun menempati urutan ke-2 sebagai negara yang paling rentan terhadap bencana. Hal tersebut berdasarkan faktor keterpaparannya terhadap bencana akibat infrastruktur yang tidak berketahanan iklim. Kemudian, juga kerentanannya akibat manajemen pengurangan risiko bencana yang kurang memadai.

Oleh karena itu, Bob mengatakan bahwa penanganan bencana ini memerlukan strategi struktural. Yaitu, menata perilaku air untuk mitigasi bencana meliputi pembangunan tampungan air. Mulai dari waduk, embung, kolam retensi, sumur resapan, dan lain sebagainya.

Selain itu, juga memerlukan peningkatan kapasitas sungai, membagi air sungai, dan meningkatkan  kecepatan air sungai. Serta, adanya pengendalian sedimentasi, penataan drainase, dan pencegahan air laut masuk ke darat.

“Implementasi dari kebijakan Zero Delta Q tidak mungkin berjalan sendiri. Kita harus lakukan bersama-sama. Karena sebagian besar penerapan kebijakan ini ada di wilayah pemerintah daerah,” jelas Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

“Diperlukan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Termasuk, terhadap pemanfaatan lahan pada suatu DAS untuk pertanian dan kegiatan masyarakat lainnya,” lanjutnya.

Contoh Nyata

Pompa Ancol Sentiong. Foto: Antara

Saat ini, Indonesia sudah memiliki beberapa contoh nyata dari pembangunan infrastruktur untuk mengelola air dan mitigasi bencana banjir seperti normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal, yaitu sekitar 35-50 meter lebarnya. 

Selain lakukan normalisasi di Ciliwung, juga terdapat Stasiun Pompa Ancol Sentiong. Pompa ini memiliki kapasitas 50 ribu liter per detik dengan luas layan atau catchment area yang mencapai kurang lebih 2500 hektare (ha). Harapannya, pompa ini dapat mengurangi area banjir di area sekitarnya seluas 879 ha.

Lalu, juga terdapat kolam retensi yang berpadu dengan tanggul-tanggul di Cilincing Jakarta Utara. Tanggul ini untuk mencegah adanya rembesan dari air laut yang dapat menimbulkan banjir rob.