FTNews, Jakarta- Menjelang debat Capres 2024 yang berlangsung hari ini, Selasa (12/12), di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sejumlah petugas keamanan sudah terlihat berjaga di area sekitar lokasi debat.
Pantauan FTNews di lapangan, petugas yang berjaga terdiri dari pihak kepolisian dan petugas keamanan KPU sendiri.
Tak hanya itu, dua ruas jalan di depan KPU RI yang mengarah ke area Bundaran HI dan Salemba pun ditutup seiring dengan persiapan jelang debat.
Akan ada 6 segmen dalam debat perdana yang dimulai pukul 19.00 WIB hari ini. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, debat capres berlangsung selama 150 menit. Namun, dari 150 menit itu sesi khusus debat hanya 120 menit.
Ada pun, debat perdana mengangkat tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Hukum dan HAM jadi sorotan
Wakil Ketua Komnas HAM Pramono U. Tanthowi menyebut, isu HAM konkret penting untuk dibahas dalam debat kandidat hari ini.
Kata Pramono, hal itu karena beberapa tahun ini indeks demokrasi Indonesia dinilai menurun. Salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil.
â€Karena itu penting untuk mendalami bagaimana komitmen setiap Paslon untuk menjamin tdk terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi maupun diskriminasi,â€ujar Pramono dalam keterangannya, Selasa (12/12).
Kedua, lanjutnya, publik juga perlu memastikan strategi pembangunan yang akan dijalankan pemimpin ke depan tetap sejalan dengan prinsip HAM.
Baca Juga:Â Ada 6 Segmen, Debat Perdana Capres 2024 Angkat Tema Pemerintahan dan HAM
Misalnya bagaimana investasi dan infrasturuktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain.
“Ketiga, publik juga menanti bagaimana pelanggaran HAM masa lalu ditangani. Isu ini terus muncul setiap Pemilu, namun tidak pernah mendapat penuntasan karena hanya menjadi alat politik,â€tandasnya.
Karena itu, lanjutnya, patut dibahas bagaimana komitmen setiap Paslon untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, baik secara non-yudisial. Sebagaimana telah dimulai oleh Presiden Jokowi maupun secara yudisial.
Ke empat, di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Nasional HAM, seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Karena itu penting untuk memastikan bahwa Paslon berkomitmen agar lembaga-lembaga HAM ini diperkuat, jangan sampai dilemahkan.
“Isu HAM jangan hanya isu politik lima tahunan. Kita ingin isu HAM menjadi perbincangan baik di tingkat elit maupun publik. Sehingga publik menangkap isu ini dan menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan sebelum menjatuhkan pilihannya dalam Pemilu nanti.â€pungkasnya.
