Kawal Kasus Rempang, DPR Ingatkan Pemerintah Harus Humanis

Forumterkininews.id, Jakarta- Komisi VI DPR RI, menggelar Raker dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).

Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji meminta Kementerian Investasi dan BP Batam membuat skema penyelesaian masalah Pulau Rempang yang bisa masuk ke semua pihak.

"Dalam melakukan sosialisasi, pendataan dan pendaftaran masyarakat terdampak, harus secara humanis. Dengan melibatkan tokoh masyarakat serta aparat pemerintah daerah,"ujarnya.

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

Selain itu, Komisi VI juga meminta BP Batam menggunakan asas equal treatment. Khusunya dalam pelaksanaan implementasi yang mengundang investor asing ke Indonesia.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Klarifikasi Soal Tanah di Pulau Rempang

Proyek investasi Rempang Eco-City sendiri,  akan menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata. Yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

Sebelumnya, pada September 2023 terjadi konflik antara masyarakat Pulau Rempang dengan aparat gabungan.   Karena konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kemudian mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk datang langsung ke Rempang dan berdialog dengan warga mencari solusi permasalahan investasi tersebut.