Kemenkeu Dukung Transisi Energi Adil dan Terjangkau

FTNews - Saat ini, iklim masa depan menjadi perbincangan penting bagi seluruh negara di dunia. Selain itu, adanya Paris Agreement 2020 yang mengikat seluruh negara di dunia untuk bersama-sama mengurangi emisi gas rumah kaca.

Oleh karena itu, Indonesia melakukan transisi energi sebagai salah satu sarana untuk mencapai net zero emission.

Selain untuk mengurangi emisi, perencanaan iklim masa depan juga harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan. Transisi energi yang adil dan terjangkau selaras dengan misi dari G20 Transition Finance Network.

Baca Juga: Lawan Pemanasan Global, Jepang dan UE Kejar Gas Hidrogen

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Working Dinner G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, di Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (17/4).

"Berbicara mengenai transisi menuju ekonomi rendah karbon, ada satu hal yang begitu melekat. Investasi yang dibutuhkan sangatlah besar, ” papar Sri Mulyani. 

“Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya sebesar kurang lebih $400 Miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut," lanjutnya.

Baca Juga: Menaker Beberkan 5 Strategi Hadapi Ancaman Resesi

Pilot Project Indonesia

PLTU Cirebon 1. Foto Cirebonpower.co.id

Sri Mulyani mengatakan bahwa Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai blended finance framework. Hal ini berguna untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant,” ujar Menkeu.

“Dengan kapasitas 660 megawatt, akan membutuhkan biaya kurang lebih $1,3 Miliar untuk mempensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun kedepan. Namun, proses ini dapat menyelamatkan 28.5 juta ton CO2e," imbuhnya.

Selain itu, menyiapkan kredit karbon menjadi salah satu hal yang penting agar transisi ini dapat berlangsung. Terutama, mengenai selera investasi sektor swasta dalam instrumen ini.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa peranan Multilateral Development Bank (MDB) seperti World Bank, ADB, dan AIIB sangatlah penting. Mereka dapat mengoreksi persepsi risiko dan manajemen dengan sangat kritis.

"Tanpa peranan mereka, kita hanya akan bergantung pada pembiayaan publik, baik pada skala nasional maupun global. Dan tidak menarik pembiayaan dari sektor swasta sama sekali," pungkasnya.