Kepala Otorita: Urunan Dana Bangun IKN Hanya untuk Warga yang Mampu

Forumterkininews.id, Jakarta - Pemerintah mengajak warga urunan dana atau crowdfunding dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Hal ini diungkapkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono saat Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Selasa (29/3).

Bambang menjelaskan, rembukan dana pembangunan IKN merupakan penawaran pemerintah. Agar masyarakat bisa mendapat fasilitas yang mereka inginkan untuk dibangun di IKN.

"Masyarakat juga bisa rembuk, dan pada skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan," kata Bambang.

Baca Juga: Gerakan Turun Tangan Tawarkan Strategi Pemenangan di Pileg

Bambang mengungkapkan contoh kontribusi kelompok masyarakat yang berniat untuk mengikuti skema crowdfunding ini. Komunitas diaspora global, kata Bambang, yakni warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Komunitas ini ingin mempunyai tempat tinggal di IKN. Lalu, pemerintah akan memfasilitasinya dengan skema crowdfunding tersebut.

"Kami dihubungi diaspora global. Pak kami ingin mempunyai rumah diaspora di IKN, boleh nggak kami difasilitasi. Hal seperti ini merupakan inisiatif komunitas, inisiatif masyarakat yang baik. Dan mereka juga nanti akan mencari dananya sendiri untuk membangun itu," urai Bambang.

Pada prinsipnya, lanjut Bambang, pemerintah sekadar memfasilitasi keinginan masyarakat terkait pembangunan IKN, sejauh desain bangunannya masih menjaga keharmonisan rancang bangun IKN.

Baca Juga: Polisi: Dua Bobotoh Meninggal karena Antrean Masuk Stadion

Bambang mengakui pembangunan kota baru seperti megaproyek IKN tak bisa dilakukan dalam waktu sebentar. Pembangunan IKN ini memanfaatkan satu langkah panjang. Bisa 15 hingga 20 tahun ke depan. Karenanya, bantuan dana dari masyarakat dibutuhkan.

"Hal ini tentu saja membutuhkan support (dukungan) pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat. Kalau kita lihat, undang-undangnya kan ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, atau pun KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), dan juga masyarakat sendiri," pungkasnya.