Ketua DPD Minta Pastikan Produksi dan Suplai Bahan Pangan Cukup sebelum Mulai Program MBG

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin meminta pemerintah untuk memastikan Suplay bahan pangan terpenuhi secara simultan dan murah sebelum memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan ini disampaikan Sultan untuk mendukung kelancaran program MBG yang akan dilaksanakan pemerintah secara efisien. Di saat yang sama bertujuan untuk mencegah terjadinya inflasi harga bahan pangan.

"Kami harap pemerintah melalui kementerian teknis khususnya kementerian perdagangan menyiapkan ekosistem rantai pasok bahan pangan khusus program Makan Bergizi Gratis. Karena sukses tidaknya program MBG sangat ditentukan oleh suplay bahan pangan", ujar Sultan melalui keterangan resminya, Selasa (10/12/2024).

Baca Juga: Agresif Usut Korupsi Kakap Kinerja Kejagung Dipuji

Ketua Komisi II DPR RI bersama Pj Gubernur Banten Al Muktabar/Foto: Biro Pimpinan Pemprov Banten

Menurutnya, program MBG membutuhkan suplai pangan dalam jumlah yang sangat besar secara konsisten. Kami melihat masih terdapat celah yang perlu dibenahi dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan. Jangan sampai akibat tingginya permintaan, menyebabkan inflasi harga bahan pangan secara umum.

"Tentunya bahan pangan yang disiapkan adalah pangan yang berkualitas, aman dan murah. Terutama pada bahan pangan yang terpaksa diimpor, seperti daging sapi", tegas mantan aktivis KNPI itu.

Komisi II DPR RI berkunjung ke SMKN 8 Kota Serang yang sedang melaksanakan uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (13/11/2024)/Foto: tangkap layar

Sultan mengatakan pihaknya akan siap berkolaborasi bersama pemerintah dalam memastikan program MBG dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah. Namun yang paling penting adalah pemerintah harus terlebih dahulu men-developt ekosistem rantai pasok bahan pangan.

Baca Juga: Ni Luh Djelantik Disomasi, BK DPD Langsung Bereaksi : Bali Harus Bangga dengan Sosoknya!

"Kolaborasi stakeholder terkait adalah penting dilakukan. Terutama pada kesiapan produksi dan supply pangan baik di sektor hulu oleh kementerian pertanian maupun perikanan hingga ke sektor hilir (pasar)," tutupnya.***