Komisi I Pertanyakan Sikap Kemlu Soal Pengungsi Rohingya di Indonesia

Forumterkininews.id, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mempertanyakan sikap Kementerian Luar  Negri (Kemlu). Khususnya terkait pengungsi Rohingya yang menetap di Indonesia.

Hal itu disampaikan Christina usai  kunjungan kerja ke daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dirinya menemukan permasalahan sosial yang timbul dari adanya kehadiran para pengungsi tersebut. Selain itu, masyarakat setempat tidak sepenuhnya menerima pengungsi dengan tangan terbuka.

“Kita tahu ini soal isu kemanusiaan. Tapi ketika kita harus memilih rakyat kita atau rakyat (negara) lainnya tentunya kita harus mengutamakan rakyat kita sendiri,” kata Christina dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI di Senayan, Jakarta, Senin (30/1).

Baca Juga: Hingga Bulan Ramadhan, Bapanas Jamin Stok Beras Aman

Dalam 3 bulan terakhir lanjutnya, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Sehingga, terdapat 1500 orang imigran Rohingya yang terintegrasi di Indonesia.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa berdasarkan pernyataan dari Direktur HAM kemenlu, terdapat sindikat perdagangan antar negara yang mengatur perpindahan rombongan tersebut.

“Jadi ada temuan yang 644 (imigran) itu ternyata merupakan rombongan perpindahan sekunder, pindah dari negara pertama lalu ke Indonesia,” lanjutnya.

Baca Juga: Mengenal Tritium, Kandungan di Air Limbah Radioaktif Jepang

Hal yang sama juga dikatakan anggota komisi I DPR RI Sukamta. Dimana ia menyebut bahwa sindikat penyelundupan orang tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia. Terlebih, Indonesia menjabat sebagai Keketuaan KTT ASEAN di tahun 2023.

“Menjadi tantangan bagaimana ASEAN menjadi motor perdamaian dan sekaligus menjadi tantangan group of ASEAN ketika Myanmar tidak stabil lagi ketika rezim makin brutal (maka) pengungsi makin makin merajalela,” tandasnya.

Ia pun berharap Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan pengungsi Myanmar dengan berbagai persiapan infrastruktur diplomasi yang telah disiapkan Kemenlu.

“Saya membayangkan mudah-mudahan kalau kita punya instruktur (diplomasi) yang besar ini, kita akan bisa lebih cepat dan lebih efektif menyelesaikan persoalan Myanmar ini,” pungkasnya.