Komisi II DPR Puji Terobosan Al Muktabar dalam Melaksanakan Program MBG di Banten

Komisi II DPR RI memuji langkah PJ Gubernur Banten Al Muktabar yang melibatkan sekolah menengah kejuruan tata boga di Banten untuk program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut, ini terobosan hebat.

Hal itu disampaikannya saat bersama rombongan Komisi II DPR RI berkunjung ke SMKN 8 Kota Serang, Rabu (13/11/2024).

"Kita tahu SMA, SMK adalah kewenangan beliau di bawah Pemerintah Provinsi Banten bisa terlibat aktif. Bukan hanya sekedar menjadi objek penerimaan dalam program ini, tapi juga menjadi pelaku dalam mata rantai yang menghasilkan dan mendistribusikan," ujarnya.

Baca Juga: Soal Putusan PN Jakpus, KPU Tunggu Undangan Resmi Komisi II DPR RI

Ketua Komisi II DPR RI bersama Pj Gubernur Banten Al Muktabar/Foto: Biro Pimpinan Pemprov Banten

Al Muktabar mengungkapan, pelaksanaan persiapan program MBG di Provinsi Banten sudah berjalan di tingkat SMAN/SMKN dan SKh. “Kemudian kami juga saat ini sudah menerima uraian tugas pelaksanaan program itu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya, dilansir bantenprov

Pelaksanaan program MBG di Provinsi Banten akan memberdayakan siswa SMKN dengan spesifikasi jurusan tata boga yang jumlahnya cukup banyak serta sudah memiliki pengalaman di bidang yang ditekuninya.

“Adapun untuk panduan komposisi gizinya, agar sesuai dengan ketentuan, kami menggandeng Universitas Indonesia (UI),” ucapnya.

Baca Juga: Dampingi Menko PMK, Pj Gubernur Al Muktabar Tinjau Pelabuhan Merak

Dikatakan Al Muktabar, jauh sebelum program MBG dilakukan, di Pemprov Banten ada dapur PKK yang salah satu programnya membuat makanan olahan untuk pencegahan stunting dan gizi buruk.

Ketua Komisi II DPR berbincang dengan siswa SMKN 8 jurusan Tata Boga yang ikut mempersiapkan menu Program MBG/Foto: tangkap layar

PKK Banten bekerjasama dengan Posyandu dalam pelaksanaannya. Hal itu berbuah manis sehingga angka stunting di Banten terus menurun. “Dan itu akan terus kita jalankan untuk rentang usia 0-60 bulan,” ujarnya.

Ketua rombongan dari Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karyasuda mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, dengan dilibatkannya siswa SMKN, tidak hanya menjadikan mereka sebagai objek penerima bantuan, tetapi juga menjadi subjek dalam mata rantai program MBG. “Saya rasa ini patut dicontoh juga oleh daerah lain,” katanya.

Selain itu, pelaksanaan program MBG di Provinsi Banten juga lebih banyak melibatkan UMKM. Menurutnya, ini penting karena pada akhirnya tidak hanya pemerintah yang bekerja, tetapi juga ada keterlibatan aktif dari sektor swasta.

“Dan yang pasti anggaran yang disalurkan ini akan transparan karena kita juga akan diaudit oleh BPK,” pungkasnya.***