Komisi XII DPR Cecar Pertamina Patra Niaga, Imbas Isu Pertamax Dioplos Pertalite

Para anggota Komisi XII DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pertamina Patra Niaga di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu (26/2/2025) setelah tim penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung menangkap dan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam Teta Kelola Minyak mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS tahun 2018 – 2023.

Ratna Juwita Sari, Komisi XII DPR RI F-PKB, juga bertanya soal kewenangan menentukan RON untuk bensin. (YouTube TV Parlemen)

Kejagung menahan tujuh tersangka pada Senin (24/2/2025) untuk 20 hari sejak mereka ditahan.

Baca Juga: DPR Batalkan Tender Pembelian Gorden, Uang Rakyat Rp43 Miliar Selamat

Plt Dirut Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memenuhi undangan anggota Komisi XII DPR untuk menjelaskan isu pPertamax dioplos pertalite.

Dewi Yustisiana, anggota Komisi XII DPR RI F-Golkar, menyinggung soal kekhawatiran masyarakat saat menggunakan pertamax karena ada isu dioplos pertalite.

"Bagaimana para pemilik badan usaha SPBU di dalam memastikan dam menjamin semua jenis BBM di SPBU-nya itu sesuai dengan kualitas yang dijanjikan," tanya Dewi Yustisiana.

Baca Juga: Dianggap Kekang Kebebasan, Tiga Pasal di RKUHP Ditolak Aliansi BEM UI

Ratna Juwita Sari, Komisi XII DPR RI F-PKB, juga bertanya soal kewenangan menentukan RON untuk bensin.

"Sebenernya yang berwenang menentukan RON itu siapa? Bagaimana evaluasinya? Jadi per berapa bulan? Per berapa tahun? Supaya publik clear bahwa standar yang dimiliki SPBU yang ada di Indonesia sama," tanya Ratna Juwita Sari.

Selanjutnya, Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI F-Gerindra khawatir publik sudah tak percaya lagi terhadap Pertamina.

"Mungkin dalam waktu yang tidak lama kami akan undang industri-industri mobil. Gaikindo, Astra kaya gitu, kita ingin mendapat penjelasan apakah selama ini pernah ada kendala-kendala di kendaraan tersebut adanya korosi atau sejenisnya ya kan. Sehingga, tidak menjadi satu isu yang liar di masyarakat gitu," kata Bambang Haryadi.

Ramson Siagian , anggota Komisi XII DPR RI, meminta Pertamina Patra Niaga mengklarifikasi soal atau Pertamax dioplos Pertalite.

"Supaya jangan menjadi opini negatif ke publik nanti publik merasa dibohongi bahaya juga ini," tutur Ramson Siagian.

Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI F-Gerindra khawatir publik sudah tak percaya lagi terhadap Pertamina. (YouTube TV Parlemen)

Dia pun menegaskan Pertamina Patra Niaga melakukan klarifikasi, dan jangan sampai Presiden Prabowo Subianto yang memberi klarifikasi.

"Jangan sampai bapak presiden harus mengklarifikasi soal itu, langsung dari Pertamina yang mengklarifikasi kebetulan itu bidangnya Pertamina Patra Niaga," ungkapnya.

Komisi XII DPR RI melakukan RDP dan RDPU dengan Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Presdir PT AKR Corporindo, Dirut PT Indomobil Prima Energi dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia, dengan agenda pasokan BBM di SPBU dan lainnya.

Komisi XII DPR RI merupakan salah satu dari tiga belas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Energi dan sumber daya mineral, Lingkungan hidup, dan Investasi.