KPK Ungkap Asal Harta Wali Kota Pangkalpinang

Forumterkininews.id, Jakarta – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa harta kekayaan Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil itu bersumber dari bisnis usaha kebun sawit dan kos-kosan.
Wali Kota Pangkalpinang merupakan pengusaha perkebunan dan properti. Namun KPK masih melakukan pendalaman dan penyelidikan.
“Dia punya aset banyak, tapi kita kirim tim ke sana ya memang asetnya pengusaha, ada kebun, properti. Jadi, ini belum kita finalisasi nih, tapi kelihatannya kalau cuma ngomong harta, bisa dijelaskan dari dia pengusaha,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/6).
Berdasarkan temuan KPK, Maulan memiliki 19 bidang tanah yang di atasnya berdiri perkebunan sawit.
Pahala mengatakan hingga sejauh ini belum ditemukan transaksi keuangan janggal dari Maulan.
“Iya (tidak ada yang aneh) karena dari bank-nya kita lihat enggak ada apa-apa,” ujarnya.
Meski demikian, Pahala tidak lantas menyimpulkan bahwa harta kekayaan Maulan itu wajar.
Tim LHKPN, lanjut dia, masih terus bekerja melakukan analisis terhadap aset Wali Kota Pangkalpinang.
Proses tersebut merupakan bagian dari tahapan pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Maulan.
“Jangan dibilang wajar dong, kalau wajar entar ketahuan (kejanggalan), saya salah,” ucap Pahala.
Sebelumnya diketahui, pada Rabu (17/5) lalu, Maulan sudah dimintai klarifikasi oleh tim LHKPN KPK.
KPK saat itu belum rampung melakukan klarifikasi tersebut sehingga masih memerlukan pendalaman.
“Kita mau validasi informasi yang kita dapat dari yang bersangkutan dan dari data-data perbankan yang sudah kita peroleh, transaksi keuangan keluar masuk,” ungkap Pahala beberapa waktu lalu.
Nama Maulan Aklil menjadi perbincangan setelah istrinya Monica Haprinda kerap pamer menggunakan tas mewah seharga ratusan juta rupiah hingga liburan ke luar negeri yang diunggah di media sosial.
Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Maulan mempunyai harta kekayaan senilai Rp11,3 miliar. Data itu ia sampaikan ke KPK pada 11 Maret 2022.

Artikel Terkait