Lucky Hakim Siap Tanggung Jawab soal Liburan ke Jepang yang Tak Izin Kemendagri

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengakui kesalahannya karena bepergian ke Jepang tanpa memperoleh izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Lucky buka suara dan menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut. ​

Lucky mengungkapkan, rencana liburan ke Jepang sebenarnya sudah direncanakan sejak lama bahkan sebelum ia dilantik jadi bupati. Dirinya sudah membeli tiket pesawat ke Jepang pada Desember 2024 setelah Pilkada usai.

Baca Juga: Negara-negara Ini Punya "Seawalls", Ada yang Umurnya 300 Tahun!

"Saya sudah bilang ke keluarga, setelah terpilih dan selesai urusan pelantikan, saya mau cuti ke luar negeri," kata Lucky usai memimpin upacara di Alun-Alun Indramayu, Selasa (8/4).

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengakui kesalahannya karena bepergian ke Jepang tanpa memperoleh izin resmi dari Kemendagri [ist]

Awalnya, ia berencana berangkat pada 2-11 April 2025. ia pun meminta kepada stafnya saat Ramadan untuk mengajukan izin keluar negeri.

Sayangnya, izin tersebut ditolak karena diajukan kurang dari 14 hari kerja sebelum keberangkatan.

Baca Juga: Jepang Berikan Rp 500jt Jika Kalian Mau Tinggal di Desa Ini, Ada Minat?

“Jadi saya ubah saja untuk pulangnya tanggal 6 malam, jadi sampai sini tanggal 7 sudah sampai, dan tanggal 8 sudah kerja seperti hari ini nih,” jelasnya.

Lucky mengatakan, dirinya saat lebaran masih di Indramayu. Ia salat id di alun-alun bersama wakilnya dan menyambut masyarakat bersilaturahmi.

“Hari lebaran pun saya masih di sini (Indramayu), patroli-patroli, Pak Wabup pun keliling-keliling, besoknya juga masih,” katanya.

Selama di Jepang, Lucky tetap berkoordinasi dengan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin dan mendelegasikan tugasnya.

"Saya mendelegasikan semua tugas ke Pak Wabup, Saya tidak bermaksud meninggalkan tugas," tegasnya.

Menyadari potensi pelanggaran, Lucky segera menghubungi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Selain itu, dirinya berencana melapor ke Kementerian Dalam Negeri untuk klarifikasi.

“Pada saat itu saya langsung hubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan, dan saya pun harus menjelaskan juga ke kementerian,” ungkapnya.

"Jika memang saya salah, saya siap menerima konsekuensi. Yang penting saya mau bertanggung jawab," ujarnya.

Wamendagri, Bima Arya [ist]

Saat ini, Kemendagri telah memanggil Lucky Hakim untuk memberikan penjelasan terkait perjalanannya ke Jepang tanpa izin resmi.

Hasil dari pertemuan tersebut akan menjadi dasar bagi Kemendagri dalam menentukan sanksi atau tindakan lebih lanjut. ​

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk mematuhi prosedur dan regulasi yang berlaku, terutama dalam hal izin perjalanan ke luar negeri, guna memastikan kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.