Bayang-bayang pemilihan presiden (Pilpres) dua putaran menjadi perhatian tersendiri bagi M Qodari. Lantaran itu, Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) itu mendorong supaya Pilpres 2024 dapat digelar sekali putaran.
Sekali putaran Pilpres tersebut untuk kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo-Gibran. Menurutnya pasangan capres-cawapres tersebut saat ini telah menjadi kandidat kuat karena mendapat dukungan suara tertinggi.
“Paslon Prabowo-Gibran menjadi kandidat dengan dukungan suara tertinggi, mencapai 45 persen menurut beberapa lembaga survei pada awal Desember 2023,” ujarnya kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/12).
Ia melanjutkan, Prabowo-Gibran hanya membutuhkan kurang dari 10 persen untuk menggenapi kemenangannya pada Pilpres 2024, sekaligus membuat pilpres berlangsung satu putaran saja.
“Hanya diperlukan tambahan suara sekitar 6-7 persen agar tercapai kondisi pilpres sekali putaran pada 14 Februari 2024,” katanya.
Qodary kemudian menjelaskan, setidaknya ada tiga argumentasi yang mendasarkan gerakan satu putaran, yakni efisiensi waktu, efektivitas biaya, dan potensi keamanan politik.
Menurutnya, bila Pilpres berlangsung sekali putaran maka akan menghemat waktu, karena tidak perlu menunggu sampai dengan Juni 2024.
“Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru maka para pengambil keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024. Semua rencana kegiatan dan investasi ekonomi misalnya dapat segera diputuskan dan dilaksanakan,” jelasnya.
Hemat Anggaran
Selanjutnya, bila pilpres berlangsung sekali putaran bisa menghemat biaya dari anggaran negara sekitar Rp 17 triliun.
“Dengan menyelesaikan pemilihan dalam sekali putaran, anggaran ini dapat dikembalikan ke kas negara, dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, atau dialokasikan untuk program pemerintah lainnya seperti subsidi pupuk, subsidi rumah, subsidi transisi energi hijau, dan bantuan pangan dan tunai yang bersifat ad hoc, atau dialokasikan untuk APBN tahun berikutnya,” jelasnya.
Kemudian ia menilai bahwa bila Pilpres berlangsung sekali putaran akan lebih damai dibandingkan berlangsung dua putaran, karena meminimalisasi potensi polarisasi ekstrem seperti yang terjadi di pilpres sebelumnya.
“Isu-isu primordial seperti ras dan agama, akan muncul dan menimbulkan ketegangan, yang bahkan mungkin lebih buruk dibanding pilpres 2014 dan 2019,” katanya.
