Mahfud MD Minta KPK Tetap Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD meminta kepada KPK untuk tetap menyelidiki dugaan korupsi kereta cepat Whoosh.

Menurutnya, kewajiban membayar utang bukan berarti menghilangkan dugaan korupsi atas kereta cepat Whoosh.

"Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan China," ungkapnya lewat unggahan di akun media sosial X miliknya, Sabtu 15 November 2025.

Baca Juga: Tak Hanya Lukas Enembe, Deretan Koruptor Ini Meninggal saat Ditahan KPK

Mahfud MD mengatakan kontrak yang dibuat dalam pembangunan proyek kereta cepat Whoosh secara dah berlaku sebagai undang-undang.

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD. [Youtube]

"Tetapi dugaan korupsinya harus tetap diselidiki. Memenuhi kewajiban bayar bkn berarti menghapus korupsinya. Bagus juga KPK ternyata tetap bergerak," ungkapnya.

Baca Juga: KPK Cegah Dito Mahendra Bepergian ke Luar Negeri

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki dugaan korupsi Whoosh atau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal tahun 2025.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut, di mana biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia diduga naik tiga kali lipat dibandingkan biaya yang sama di China.

"Sudah pada tahap penyelidikan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Senin (27/10/2025).

Meskipun penyelidikan ini sudah berlangsung sejak awal tahun, KPK baru mengungkapnya ke publik pada Oktober 2025 dan tetap menutup rapat informasi detail karena masih dalam tahap penyelidikan.

KPK juga mengajak masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini untuk melaporkannya.

Siapa saja pihak yang kemungkinan dipanggil KPK dalam penyidikan Whoosh?

Kereta cepat Whoosh. [Instagram]

Dalam penyidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), KPK belum memastikan secara rinci siapa saja pihak yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Penyelidikan masih berfokus pada pencarian unsur-unsur tindak pidana korupsi dan pengumpulan keterangan yang berkaitan dengan dugaan tersebut.

Meskipun demikian, nama-nama yang disebut berpotensi dipanggil antara lain mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang dikenal berperan dalam pengawasan dan percepatan proyek, serta mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang pernah menyampaikan informasi terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek.

KPK juga terbuka memanggil siapa saja yang dianggap memiliki informasi dan relevan dengan kasus ini, dan mengimbau masyarakat untuk memberikan data atau keterangan yang membantu penyelidikan.

Namun, hingga kini KPK belum mengumumkan secara resmi nama-nama pihak yang sudah atau akan dipanggil, karena perkara masih dalam tahap penyelidikan dan informasi tersebut dianggap belum detail dan rahasia penyelidikan.