Mendagri Singgung Praktik Ordal Tak Becus Kerja, Bikin Hampir Separuh BUMD di Indonesia Merugi

Hampir separuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia merugi. Salah satu faktornya gegara maraknya orang dalam alias ordal.

Dalam hal ini ordal yang bekerja tak profesional. Masuk bekerja lantaran ada hubungan kedekatan personal.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Jelang Lebaran

"Hampir separuhnya (perusahaan BUMD) bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel," ujar Tito.

Mendagri Tito Karnavian. [Dok. Kemendagri]

Mendagri menjelaskan, jumlah BUMD di Indonesia saat ini mencapai 1.057 perusahaan. Dan hampir separuhnya bleeding atau "berdarah".

Akibatnya, berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak optimal.

Baca Juga: Lucky Hakim yang Kena Sanksi Gara-gara Liburan ke Jepang Hari Ini Magang di Kemendagri Ini Tugasnya!

Tito pun mengaku sudah mengeluarkan surat edaran agar menghentikan operasional BUMD yang sudah tidak bisa diselesaikan.

Sebab, jika tidak, maka kerugiaan yang dialami BUMD tersebut harus ditambal oleh APBD.

"Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi," ungkap Mendagri.

Mantan Kapolri ini menambahkan, dengan BUMD berada di bawah pengawasan Kemendagri, ia juga berfungsi layaknya Menteri BUMD.

Karena itu, Tito meminta kepada seluruh kepala daerah mengubah pola pikir.

Agar tidak cuma fokus pada belanja daerah. Tapi juga memikirkan bagaimnaa cara mencari pendapatan daerah.

Tito lantas mengingatkan terkait target Presiden Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi Indoensia, yakni mencapai 8 persen.

Guna mencapai target itu, kata Mendagri, perlu didukung oleh kondisi keuangan di daerah.