Menkeu Minta Persetujuan Penambahan Anggaran ke DPR

Forumterkininews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama jajaran menghadiri rapat dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (19/5). Dalam pertemuan ini Menkeu membahas perkembangan perekonomian dan geopolitik saat ini. Salah satunya peningkatan harga minyak mentah dan gas.

Sri Mulyani merasa perlu melakukan perubahan anggaran, terutama untuk energi dalam APBN 2022. Pembahasan awal akan dimulai di Banggar.

"Pertemuan ini atas nama pemerintah sesudah rapat kabinet dengan Presiden. Dimana hasil rapat kabinet ada kebutuhan untuk menyampaikan situasi yang begitu mendesak. Situasi tersebut yakni adanya perubahan harga komoditas di tingkat dunia yang begitu ekstream," ujarnya dalam rapat bersama Ketua Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta Kamis (19/5).

Baca Juga: Anggota Komisi VII Desak Presiden Pecat Komisaris dan Dirut Pertamina

Sri Mulyani mengatakan, selaku wakil pemerintah, pihaknya mengajukan suatu penyesuaian pembayaran kompensansi BBM dan listrik. Serta untuk beberapa belanja perlindungan sosial dalam daya beli masyarakat.

Dijelaskan Menkeu ada dua hal yaitu kondisi dan perubahan ekonomi terutama dari sisi global yang merembes ke dalam ekonomi nasional. Bagaimana APBN atau kebijakan fiskal tahun 2022 ini harus meresponnya secara cepat.

Atas dasar dua hal tersebut, Sri Mulyani berencana menambah anggaran bantuan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.

Baca Juga: Hari ini, Habib Rizieq Bebas Murni dari Masa Tahanan

"Untuk perlindungan sosial Rp 18,6 triliun yang akan diberikan atau sebagian sudah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk BLT," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, penebalan bantalan sosial atau bansos ini akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Termasuk juga untuk para pelaku usaha dalam bentuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

"Dalam bentuk BLT untuk 20,65 penerimaan manfaat," kata dia.

Dalam rincian anggaran perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan dana untuk BLT minyak goreng sebesar Rp 7,5 triliun. Selain itu, masing-masing program pemerintah mendapatkan tambahan anggaran. Mulai dari PKH menjadi Rp 28,7 triliun, Kartu Sembako Rp 45,1 triliun, Kartu Prakerja Rp 11,0 triliun, BLT Desa Rp 28,8 triliun untuk dan PBI JKN Rp 46,5 triliun.