Menperin dan Menhub Sepakat Ekseskusi Segera soal ODOL
Nasional

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sepakat untuk segera mengimplementasikan kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (ODOL) tanpa tahapan tambahan.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan keselamatan transportasi darat dan efisiensi distribusi logistik nasional. Keputusan tersebut diungkapkan saat pertemuan di Kementerian Perindustrian, Rabu (19/2).
Menperin mengatakan, penerapan Zero ODOL akan segera dilaksanakan setelah mempertimbangkan beberapa hal.
Baca Juga: Menhub: Ada Lonjakan hingga 1.052 Pergerakan Arus Mudik
“Kami juga mendukung penerapan Zero ODOL dengan harapan bisa menekan biaya logistik dalam jangka menengah dan panjang, menghilangkan pungli, memastikan keselamatan di jalan raya, dan menekan biaya/anggaran pemeliharaan jalan. Sehingga, penerapan Zero ODOL akan segera dieksekusi,” kata Agus di Kemenperin Rabu (19/2).
Sebelumnya, upaya penerapan Zero ODOL sempat terkendala pandemi Covid-19. Karena saat itu, perlu relaksasi karena situasi dan kondisi perekonomian yang menurun.
Lebih lanjut Agus mengatakan, kedua kementerian sepakat untuk segera melakukan langkah-langkah strategis.
Baca Juga: Fakta Baru Kecelakaan Maut Purworejo, Truk yang Tabrak Angkot Tak Berizin
Tujuannya untuk membenahi tata kelola logistik, seperti peremajaan armada transportasi, meningkatkan kompetensi pengemudi, dan beberapa hal lainnya, karena persoalan ODOL disebabkan oleh banyak faktor.
“Agar kondisi logistik bisa lebih safety, perlu pembenahan-pembenahan yang berpengaruh pada banyak hal,” katanya.
Bahkan, Kemenperin sudah melakukan sosialisasi terkait Zero ODOL kepada industri guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi karena penerapan kebijakan ini.
Contohnya penambahan investasi di sektor industri alat angkut, sehingga perlu kesiapan industri alat angkut untuk memenuhi tambahan investasi tersebut.
Dari segi kapasitas, industri alat angkut, khususnya truk dan sebagainya, bisa tercukupi bila dibutuhkan dengan adanya penerapan Zero ODOL.
Selain itu, Kemenperin juga mendorong pihak terkait untuk memberikan insentif yang dibutuhkan pelaku industri dengan meningkatnya kebutuhan armada logistik darat.
Terutama kepada lembaga keuangan agar memberikan pinjaman bagi kepada perusahaan logistik untuk investasi penambahan armada.
“Kami juga mengusulkan pengembangan sarana dan prasarana seperti peningkatan kualitas jalan, kesiapan armada transporter, peningkatan SDM pengawasan, dan optimalisasi atau sistemasi jembatan timbang,” tegas Menperin.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajak pihak terkait terkait untuk membahas penerapan Zero ODOL serta hal-hal lain yang menyangkut transportasi.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kesepakatan penerapan Zero ODOL. Hal ini harus segera dilakukan sehingga hal-hal terkait ODOL selama ini pelan-pelan bisa segera teratasi,” kata Menhub Dudy.
Selain itu Dudy juga menambahkan, upaya tersebut merupakan komitmen untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat.
“Karenanya, Zero ODOL akan segera dilaksanakan tanpa tahapan lagi. Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain dalam penerapan Zero ODOL,” tuntas Dudy.
Kebijakan Zero ODOL diharapkan dapat meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan bermuatan berlebih, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.