Menteri HAM Natalius Pigai dan Kepala BGN Kompak Kawal Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus menjadi sorotan publik.

Meski sempat muncul sejumlah kendala di lapangan, pemerintah memastikan program ini tetap berjalan dengan baik.

Baca Juga: 'Bunda, Kita Enggak Mampu Ya?' Pertanyaan Anak Ini Bikin Orang Tua Al Izzah Menolak Program MBG

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan komitmen mereka untuk mengawal penuh pelaksanaannya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kementerian HAM. Menurutnya, kehadiran Menteri HAM memberikan motivasi besar bagi pihaknya untuk terus bekerja secara disiplin dan bertanggung jawab.

"Beliau memberikan semangat kepada saya untuk terus bekerja dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Kementerian HAM akan ikut mengawasi program ini. Terima kasih sekali lagi," ujar Dadan Hindayana saat menyambut kedatangan Natalius Pigai di kantor BGN di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga: Biodata dan Agama Dadan Hindayana, Kepala BGN yang Bilang Jumlah Siswa Keracunan Masih Kecil

Pemenuhan Gizi Masyarakat Bagian HAM

Kepala BGN Dadan Hindayana. (Instagram)

Menteri HAM Natalius Pigai juga menyatakan bahwa pemenuhan gizi masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, Kementerian HAM siap menjadi mitra strategis BGN.

"Saya tidak punya komentar lain. Yang jelas, kami adalah mitra pemerintah. Pemerintah serius membangun kepentingan bangsa, terutama untuk generasi yang akan datang agar kenyang dan sehat. Pemenuhan kebutuhan gizi adalah bagian dari hak asasi manusia, dan pemerintah punya kewajiban memenuhinya," tegas Pigai.

Ia menjelaskan bahwa pangan bergizi merupakan bagian penting dari hak dasar warga negara. Oleh karena itu, Kementerian HAM akan turut mengawal pelaksanaannya.

"Kewajiban pemerintah adalah memenuhi hak rakyat, salah satunya pangan bergizi. Kami akan berada di samping, bahkan di belakang jika diperlukan, untuk memastikan kerja sama berjalan baik," tambahnya.

Penyimpangan Masih Sangat Kecil

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Instagram)

Terkait kritik publik atas beberapa kejadian di lapangan, Pigai mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada penilaian berlebihan. Menurutnya, satu kasus tidak bisa digunakan untuk menilai keseluruhan program. Ia menyebut tingkat penyimpangan hanya 0,0017 persen sejak program MBG dijalankan.

"Jadi kalau dihitung, 99 persen pelaksanaan MBG sejauh ini berhasil. Penyimpangan itu ada, tapi hanya di titik tertentu, tidak semuanya," ucap Pigai saat menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Ia mengakui beberapa kendala terjadi di tahapan produksi dan pengawasan, seperti perbedaan keterampilan memasak hingga distribusi bahan pangan. Namun kondisi ini disebutnya wajar, bahkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang juga mengalami hal serupa dalam program makan gratis di sekolah.

Pada akhirnya, Pigai menegaskan bahwa program MBG adalah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Kementerian HAM berkomitmen untuk terus mengawasi agar program berjalan sesuai cita-cita Pancasila.

"Kami akan memastikan program yang baik dari Presiden berjalan sesuai tujuan. Termasuk pengawasan di sekolah-sekolah, karena itu adalah bagian dari tugas utama Kementerian HAM," tutupnya.