Miliki Lahan Gambut yang Luas, Riau Masuk Golongan Daerah Defisit Neraca Pangan

FTNews, Pekanbaru--- Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto menyebut,  wilayahnya tergolong daerah yang defisit neraca pangan dikarenakan lahan yang mayoritas bersifat gambut. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan pangan pokok Riau mengandalkan pasokan dari daerah lain, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan daerah tetangga lainnya.

Hal ini diungkap SF Hariyanto saat bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti melaunching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Sumatera 2024 di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Jumat (17/5/2024).

Kendati demikian, ujar Hariyanto, TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi lokal dan menjamin kecukupan pasokan di Riau dengan harga stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga: Pemprov Riau Terima Penghargaan Provinsi Terbaik Coverage Zona Sumatera

Menurutnya, upaya pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan instansi vertikal lainnya. Serta tentunya melibatkan seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok tani, ASN, kelompok wanita tani, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga.

Kepada masyarakat dan kelompok tani, Hariyanto meminta tidak khawatir karena pemerintah akan berupaya optimal menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan terus menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh masyarakat Riau.

Harapannya perkembangan harga yang stabil, dapat menjaga daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan petani dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Baca Juga: Resmikan IDTH, Presiden: Kita Jangan hanya Jadi Penonton, harus Jadi Pemain, Produsen

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti memandang GNPIP Wilayah Sumatera memiliki manfaat luas yang tidak hanya berdampak untuk Provinsi Riau saja, namun juga sangat berdampak terhadap Indonesia.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi merupakan sebuah formula penting dalam upaya pengendalian inflasi. Maka dari itu, kolaborasi menjadi suatu hal penting dalam upaya pengendalian inflasi.

"Inflasi di Riau tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab gubernur, bupati, dan wali kota di Riau, namun pengendalian inflasi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu kolaborasi menjadi suatu faktor yang harus dilakukan dan jangan lupa juga memanfaatkan teknologi yang ada," jelasnya.

"Sehingga target inflasi 2024 ini, dimana target se-Indonesia adalah 2,5 persen plus minus satu persen, artinya inflasi itu akan berkisar dari 1,5 hingga 3,5 persen, dan kita akan berusaha masuk dalam target ini," tandasnya.

Dalam peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Sumatera 2024 dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan sarana dan prasarana pemuatan ketahanan pangan BI berupa 2 unit traktor kepada gabungan kelompok Tani Cagar.

Juga, penyerahan benih dan sarana produksi cabai merah kepada perwakilan Kelompok Tani Amara Jaya, Kelompok Tani Karya Mandiri, Kelompok Tani Umedo. Adapun jumlah keseluruhan bibit cabai yang diserahkan sebanyak 180.000 bibit dan 105 ton pupuk.

Setelah kick off GNPIP digelar, Pj Gubri bersama Deputi Gubernur Senior BI melakukan penanaman komoditas cabai. Dilanjutkan dengan pelepasan tiga unit mobil pangan murah keliling, serta peninjauan pasar tani.***