Forumterkininews.id, Jakarta – Massa pengemudi ojek daring (online/ojol) penolak kebijakan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP). Mereka ramai-ramai melakukan aksi demo di depan DPRD DKI Jakarta.
Diketahui, massa aksi yang terdiri atas pengemudi ojek daring menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka mendesak Pemprov DKI membatalkan rencana kebijakan jalan berbayar.
Ketua Komisi B DPRD DKI, memahami ketakutan akan terimbasnya penerapan kebijakan jalan berbayar. Khususnya kepada para pengemudi transportasi daring dan kurir barang.
“Aspirasi masyarakat yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini semua akan menjadi bahan pertimbangan kita, untuk melakukan elaborasi di pembahasan pada pertemuan berikutnya,” kata Ismail.
Saat unjuk rasa pengemudi ojek daring, koordinator aksi Dani Stefanus menyampaikan sikap keberatan pihaknya atas kebijakan yang rencananya akan diberlakukan pada 25 titik kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE) tersebut. Karena memberatkan masyarakat yang kesehariannya bekerja di jalan.
“Penerapan ERP untuk mengatasi kemacetan itu bukanlah solusi. Kami minta ini dibatalkan,” ucapnya.
Untuk rencana tarif yang akan diberlakukan untuk kendaraan roda dua mulai Rp2.000 sampai Rp8.200 dan untuk kendaraan roda empat mulai Rp5.000 sampai Rp19.900 dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.
Adapun Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan sesuai Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengemudi atau pekerja ojek daring tidak termasuk jenis kendaraan yang dikecualikan.
“Sesuai UU 22 itu, pengecualian hanya untuk pelat kuning, kalau angkutan ‘online’ ini masih pelat hitam,” katanya.
Pengecualian yang dimaksud hanya untuk sepeda listrik, kendaraan berpelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintahan, TNI, Polri, kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, kendaraan jenazah dan kendaraan pemadam kebakaran.
