Natalius Pigai Sebut Keracunan MBG Bukan Pelanggaran HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebutkan kalau kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan pelanggaran HAM.

"Masaknya mungkin salah karena kurang terampil, mungkin basi makanannya, kan itu tidak bisa dijadikan sebagai pelanggar HAM lah. Bisa saja karena human error, kan, kesalahan masak,” kata Pigai dalam keterangannya dikutip, Kamis 2 Oktober 2025.

Menurutnya, munculnya kasus keracunan MBG berasal dari permasalahan fungsi administrasi dan manajemen.

Baca Juga: Nana Mirdad Kritik Kepala BGN Soal Kasus Keracunan Makanan yang Disebut Masih Wajar

Kedua permasalahan itu, kata Pigai, masih jauh dari konteks HAM yang melekat pada individu.

Program makan bergizi gratis (MBG). [Istimewa] “Kesalahan dan kelalaian administrasi dan manajemen itu jauh dari aspek hak asasi manusia. Karena administrasi dan manajemen itu dalam konteks HAM adalah meminta perbaikan. Kan administrasi dan manajemen tidak bisa dipidana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pigai mengungkapkan, pihaknya telah menerjunkan tim di 33 kantor wilayah untuk melihat langsung pelaksanaan MBG di sejumlah daerah.

Baca Juga: Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, Kikis Diskiminasi dan Budayakan Toleransi

Diketahui, kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Hingga September 2025, tercatat ribuan kasus keracunan anak setelah menerima MBG, dengan data mencapai sekitar 6.452 kasus.

Beberapa daerah bahkan menetapkan keracunan MBG sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti di Kabupaten Bandung Barat.

Siswa mengalami keracunan MBG. [Istimewa/BGN]

Dampak keracunan ini sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan tujuan program MBG yang ingin meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

Penyebab keracunan MBG yang diidentifikasi meliputi kebersihan makanan yang buruk, suhu makanan yang tidak sesuai, kesalahan dalam pengolahan makanan, serta potensi alergi pada penerima manfaat.

Keracunan massal terjadi di beberapa tempat seperti di Kabupaten Garut dengan ratusan orang terkena gejala keracunan, dan lebih dari 300 siswa di Kabupaten Bandung Barat juga mengalami keracunan.

BGN bahkan meminta maaf atas insiden tersebut dan berkomitmen melakukan investigasi dan perbaikan tata kelola program MBG.