Pro-Kontra Soeharto Diangkat Pahlawan Nasional, Kenapa?

Pro-kontra pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional muncul dari berbagai pihak di Indonesia.

Di pihak pro, pendukung mengemukakan jasa besar Soeharto terhadap bangsa, terutama dalam pembangunan nasional, stabilitas politik dan ekonomi, serta kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan dan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Organisasi seperti Muhammadiyah dan tokoh-tokoh seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai Soeharto telah memenuhi syarat normatif untuk menjadi pahlawan nasional.

Baca Juga: Jokowi Nobatkan Dokter Pribadi Sukarno Sebagai Pahlawan Nasional

"Mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya dalam keterangan dikutip FT News, Kamis 6 November 2025.

Mereka menekankan prestasi seperti perjuangan perang gerilya melawan penjajah swasembada beras, program keluarga berencana, dan stabilitas keamanan di era pemerintahannya, serta menganggap gelar pahlawan sebagai penghargaan yang layak terlepas dari kritik politik atau kekurangan Soeharto.

Potret mantan Presiden Soeharto yang pernah berkuasa 32 tahun. [Istimewa]

Baca Juga: Pro Kontra Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Begini Kata Sekjen Golkar

Namun, di pihak kontra, penolakan datang dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, korban pelanggaran HAM masa Orde Baru, dan beberapa akademisi.

"Kami juga mendapat dukungan dari masyarakat internasional untuk menolak gelar pahlawan kepada Soeharto berupa joint statement yang sudah ditandatangani," kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jane Rosalina.

"Setidaknya ada 30 lembaga internasional yang menandatangani dan juga sudah kami serahkan," sambungnya.

Mereka menilai pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional bisa mencederai semangat reformasi dan mengabaikan penderitaan para korban pelanggaran HAM berat di masa pemerintahannya.

Lembaga seperti Amnesti International Indonesia dan KontraS menganggap pemberian gelar pahlawan pada Soeharto menyerupai pemutihan dosa negara atas pelanggaran HAM, dan tidak sesuai dengan kriteria moral dan etis gelar kehormatan menurut undang-undang terkait.

Dengan demikian, pro-kontra pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional berpusat pada penilaian atas jasa besar dan prestasi pembangunan yang diraihnya versus pertimbangan pelanggaran HAM dan kontroversi moral dalam sejarahnya.

Pemerintah menyatakan Soeharto telah memenuhi syarat formal, namun tetap ada penolakan dari berbagai kalangan yang mengingat aspek-aspek negatif masa Orde Baru.

Kenapa Muncul Pro Kontra?

Soeharto diusulkan jadi pahlawan nasional menuai pro-kontra. [Istimewa]

Pro dan kontra terhadap Soeharto muncul karena perbedaan pandangan yang mendalam mengenai sejarah, jasa, dan catatan masa pemerintahannya.

Pihak yang pro menganggap Soeharto pantas dihargai sebagai pahlawan nasional karena jasanya dalam membawa stabilitas politik dan ekonomi, pembangunan nasional yang signifikan, serta peranannya dalam perjuangan kemerdekaan dan operasi militer pembebasan Irian Barat.

Mereka melihat gelar pahlawan sebagai penghormatan atas kontribusi besar tersebut tanpa terlalu mengedepankan kontroversi politik masa lalu.

Sebaliknya, pihak kontra menolak pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional karena sejumlah alasan mendasar.

Soeharto dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) selama Orde Baru, termasuk pembantaian massal yang mengikuti peristiwa 1965, Tragedi Talangsari, serta operasi militer represif dan krisis politik-ekonomi yang berujung pada kerusuhan Mei 1998 dan lengsernya rezimnya.

Pengangkatan Soeharto dinilai mengabaikan penderitaan para korban dan bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 yang menuntut pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyelesaian pelanggaran HAM.

Pihak kontra juga menganggap pemberian gelar pahlawan dapat menjadi bentuk pemutihan dosa negara atas pelanggaran masa lalu dan menciderai nilai moral dan etika yang melekat pada gelar tersebut.

Pro kontra ini muncul dari tarik-menarik antara penghargaan atas jasa pembangunan dan stabilitas yang dibawa Soeharto dengan kritik tajam terhadap rekam jejak pelanggaran HAM, otoritarianisme, dan kontroversi etis selama masa pemerintahannya.

Sehingga, kontroversi ini sangat terkait dengan bagaimana masyarakat dan negara memaknai sejarah dan nilai moral dalam menentukan siapa yang layak menjadi pahlawan nasional.