FT News – Muncul isu politis terkait dengan penangkapan mantan Bupati Batubara Zahir, atas kasus dugaan korupsi (suap) seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batubara.
Terkait dengan munculnya isu politis ini, Polda Sumut memberikan penjelasan dan menegaskan kasus ini tidak ada kaitannya dengan politik.
“Nggak ada. Proses hukum ini jauh sebelum dengar adanya pilkada. Ini pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (4/9/2024).
Ia mengatakan penyidikan hingga penangkapan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi (suap) seleksi rekrutmen PPPK Kabupaten Batubara merupakan bagian dinamika proses.
“Penyidik sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan aduan masyarakat,” ujarnya.
Hadi mengungkapkan penyidik sudah melimpahkan berkas perkara kasus tersebut ke kejaksaan. Bahkan, lima tersangka lainn saat ini sudah menjalani proses persidangan.
Disinggung soal penangguhan, Hadi menyebut itu diatur oleh undang-undang dan kewenangan penyidik dengan alasan objektif dan subjektif. Penyidik sempat hendak melakukan upaya paksa terhadap Zahir.
“Itu adalah proses hukum yang lumrah terjadi dan tidak harus kita bertanya-tanya karena posisi hukumnya seperti itu,” imbuhnya.
Hadi menyatakan, tersangka Zahir akan segera dilimpahkan ke jaksa.
“Untuk berkas perkaranya sudah dikirim ke jaksa. Setelah itu tersangka Zahir juga segera dilimpahkan ke JPU,” ujar Hadi.
Mantan Bupati Batubara, Zahir ditangkap penyidik Tipikor Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Selasa (3/9). Zahir yang merupakan bakal calon Bupati Batubara di Pilkada 2024 itu merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Batubara tahun 2023.
Informasi yang diperoleh, Zahir diamankan pada Selasa Selasa pagi di rumahnya, di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Saat ini, politisi PDI Perjuangan itu sudah diboyong dan diamankan di Markas Polda Sumut.
Zahir sebagai tersangka pada awal Juli 2024. Kemudian, ia sempat ditetapkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisaan, sejak 29 Juli 2024 lalu karena mangkir dari panggilan.
Pada 12 Agustus lalu, Zahir telah menyerahkan diri ke Polisi. Ia kemudian mengajukan penangguhan penahanan.
Tepatnya Rabu (28/8/2024) Zahir mendaftarkan dirinya sebagai Bacalon Bupati Batubara bersama wakilnya, Aslam Rayudah.
Zahir yang merupakan Bupati Batubara Periode. 2018-2023 maju kembali di Pilkada Batubara tahun 2024 diusung PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Ummat.
