PAN dan Nasdem Cabut Gaji dan Fasilitas Anggota DPR yang Dinonaktifkan

Fraksi Nasdem Terapkan Langkah Serupa untuk Sahroni dan Nafa Urbach

Nafa Urbach. (Tangkapan layar video Instagram)

Tidak hanya PAN, Fraksi Partai Nasdem DPR RI juga mengambil langkah serupa dengan mendesak penghentian gaji, tunjangan, dan semua fasilitas untuk dua anggotanya yang dinonaktifkan, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Langkah ini menindaklanjuti Surat DPP Partai NasDem Nomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyatakan bahwa penghentian sementara ini merupakan bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai.

"Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif," kata Viktor dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

Viktor meyakini bahwa langkah ini menjamin mekanisme internal partai diterapkan secara transparan dan akuntabel. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog dan musyawarah.

“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Latar Belakang Penonaktifan

Penonaktifan keempat anggota DPR tersebut terjadi setelah insiden penjarahan rumah mereka oleh massa. Rumah Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa setelah video dirinya joget di Gedung DPR viral di media sosial. Meski telah meminta maaf, amuk massa tidak terhindarkan.

Rumah Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, juga mengalami nasib serupa setelah klarifikasinya di media sosial tidak mampu meredam kemarahan publik.

Sementara itu, rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok dijarah massa setelah pernyataannya yang menyebut orang yang ingin membubarkan DPR sebagai "orang tolol sedunia" memantik reaksi keras masyarakat.

Langkah tegas yang diambil oleh PAN dan Nasdem ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga legislatif dan menjamin akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.