Pemerintah Targetkan 2029 Jumlah Orang Miskin di Indonesia di Bawah 5 Persen

Pemerintah menargetkan pada tahun 2029 mendatang, jumlah orang miskin yang berada di Indonesia setidaknya harus di bawah 5 persen.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam Diskusi "Public Hearing" di Hotel Movenpinck Jakarta City Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

Untuk mencapai target, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan-kebijakan tepat sasaran. Salah satunya melalui Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus transmisi kemiskinan.

Baca Juga: Wamensos: Sekolah Rakyat Munculkan Harapan Bagi Masyarakat Miskin

Sekolah Rakyat nantinya diperuntukan untuk masyarakat tidak mampu dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memadai, tak kalah dengan sekolah-sekolah unggulan.

"Pak Prabowo meminta supaya jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2029 harus dibawah 5 persen," kata Wamensos Agus Jabo kepada FTNews.co.id.

Angka Kemiskinan Ekstrem

Baca Juga: Wamensos Jabarkan Manfaat Program Sekolah Rakyat Tengah Digenjot Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto saat menemui warga. [Dok. Setpres]Wamensos menambahkan, Presiden Prabowo juga memerintahkan agar kemiskinan ekstrem hilang pada tahun 2026.

Berdasarkan data, ada 3,57 juta jiwa masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Sehingga ditargetkan untuk selesai selama dua tahun mendatang.

"Sedangkan miskin ekstrim yang pengeluaran dibawah Rp 400 juta itu ada 1,1 persen atau sekitar 3,57 juta jiwa. Presiden perintahkan di tahun 2026 kemiskinan ekstrem harus selesai," jelasnya.

Agus menjelaskan, pengentasan kemiskinan serta menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025.

Sehingga ke depannya, Kemensos berkolaborasi dengan sejumlah lembaga serta stakeholders terkait, hanya fokus bekerja demi menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Sedangkan pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu sudah di Inpreskan melalui Inpres nomor 8 tahun 2025. Di situ semua kementerian hampir mendapatkan tugas. Pemprov, Pemkot mendapatkan tugas, termasuk Kemensos," ujar Agus Jabo.

Pemutakhiran DTSEN

Selain itu, Kemensos juga terus memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima manfaat serta bansos tepat sasaran.

"Tugas Kemensos terus memutakhirkan data dan DTSEN supaya penerima manfaat, para penerima bansos tetap sasaran. Tidak boleh lagi ada inclusion error atau exclusion error. Yang berhak menerima ya menerima, dan yang tidak berhak menerima, tidak boleh menerima lagi," pungkas Wamensos. (Reporter: Selvianus Kopong Basar)