Pemilu 2024 Harus Berintegritas, Jangan Ada Ruang Bagi Kecurangan

FTNews, Jakarta - Sinyal kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus ditangkal dengan integritas. Sebab jika ada pembiaran, Pemilu 2024 tidak sehat dan hanya akan memunculkan konflik dan perpecahan di masyarakat.

Beberapa dugaan kecurangan sudah terjadi baru-baru ini. Mulai dari adanya intimidasi yang oknum aparat lakukan kepada partai tertentu, dan penurunan baliho calon tertentu.

Pengamat Politik, Wasisto Raharjo Jati mengatakan, penyelenggara Pemilu 2024 harus memiliki integritas yang tinggi, agar pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Juga: Setelah NasDem, PDIP Bakal Bertemu dengan Gerindra & Golkar

"Potensi kecurangan itu bisa diminimalisir pada Pemilu 2024. Asalkan, komitmen dan integritas para penyelenggara pemilu untuk tetap fokus pada tugasnya," katanya kepada FTNews, Selasa (28/11).

Dengan adanya potensi kecurangan tersebut, peserta politik pun mendorong penyelenggara Pemilu 2024 berintegritas tinggi.

Ketidaknetralan Petugas

Baca Juga: Jelang Debat Terakhir, Luhut Binsar Pandjaitan Mantapkan Dukung Prabowo-Gibran

Ketua Divisi Kampanye DPP Hanura, sekaligus Jubir TPN GP-MMD, Jimmy Charles Kawengian, khawatir dengan jalannya Pemilu 2024. Banyak potensi kecurangan yang terjadi, terlebih ia sudah beberapa kali mendapatkan kabar tindakan tidak netral oleh pihak tertentu.

"Banyak laporan-laporan ketidakseimbangan dari penyelenggara. Ada ketidaknetralan aparat keamanan dan itu para kader laporkan," ungkapnya.

Jimmy menjelaskan beberapa tindakan kecurangan yang mereka dapati yaitu perangkat desa melakukan mobilisasi kepada masyarakat untuk mendukung kepada salah satu calon. Hal tersebut membuat tidak imbang dan netralnya suatu perangkat pemerintahan.

"Apabila kepala desa sudah menyalurkan aspirasinya ke pasangan calon. Itu otomatis sudah tidak fair. Memang mobilisasi itu terlihat sekali. Aturan dari mana dia ikut politik itu sudah terlihat kecurangan pemilu itu sudah terstruktur," jelasnya.

Lalu, berkali-kali ia menegaskan kepada pemerintah untuk bisa menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Jangan sampai masyarakat geram melihat kecurangan yang terjadi.

"Apabila itu terjadi, jangan sampai rakyat turun kembali untuk beraksi karena rakyat sudah pintar," imbuhnya.

Deklarasi damai Pemilu 2024. Foto: Antara

Tekad Pemilu Bersih

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi Fransiskus Taslim, parpol harus bertekad mewujudkan pemilu yang bebas dari kecurangan.

"Kita semua secara bersama-sama harus bertekad menghindari kekacauan dan segala bentuk kegagalan dalam pemilu karna ini gawean (kerjaan) kita bersama secara nasional. Oleh karna itu kita harus membuang jauh-jauh pemikiran bisa berpotensi menimbulkan kecurangan, tidak fair dan tidak jurdil," ungkapnya.

Selain itu, Hermawi menekankan kepada petugas yang menjalankan Pemilu 2024 agar menjaga netralitas dan martabatnya.

"Segenap petugas yang bersentuhan dengan kepemiluan, ASN dan seluruh aparat harus netral dan menjaga martabat masing-masing. Untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang jahat dan menyimpang," tuturnya.

Atribut parpol menandai masa kampanye jelang pemilu. Foto: Antara

Dampak Perpecahan

Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Buni Yani juga mengungkapkan bahwa potensi kecurangan dalam Pemilu 2024 sangat besar. Ada dugaan beberapa oknum aparat akan memenangkan calon tertentu.

"Kemungkinan terjadinya kecurangan sangat besar. Sudah terbuka sejak awal di media sosial bahwa aparat dikerahkan untuk memenangkan pihak tertentu," jelasnya.

Kecurangan seperti ini menurut Buni, bisa menimbulkan dampak yang berbahaya seperti adanya konflik dan perpecahan pada masyarakat.

"Bila aparat penegak hukum dan wasit tidak netral ini bisa memicu perang saudara. Inilah yang kami sangat khawatirkan," tuturnya.

Ia pun berharap petugas harus bertindak seadil-adilnya kepada seluruh peserta partai politik manapun.

"Karena dalam sejarah hilangnya keadilan menyebabkan suatu bangsa pecah yang didahului dengan munculnya revolusi," tutupnya.