Pengamat: Penghentian Ekspor Minyak Goreng Tidak Tepat

Forumterkininews.id, Jakarta - Upaya Presiden RI, Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah minyak goreng ternyata tidak berhenti pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengambil langkah untuk menghentikan ekspor minyak goreng, termasuk bahan mentahnya.

Menanggapi kebijakan ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan pemerintah menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng kurang tepat. Menurutnya kebijakan ini akan mengulang kesalahan stop ekspor mendadak pada komoditas batu bara pada Januari lalu.

"Sebenarnya, jika hanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tidak perlu stop ekspor. Yang seharusnya dilakukan cukup kembalikan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) CPO sebesar 20 persen. Kemarin saat ada DMO kan isinya soal kepatuhan produsen yang rendah. Kemudian berakibat pada skandal gratifikasi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung)," kata Bhima.

Baca Juga: Kasus Al-Zaytun, Kemenag Perhatikan Nasib Santri

Pasokan 20 persen dari total ekspor CPO untuk kebutuhan minyak goreng lebih dari cukup. Sehingga menurut dia, tidak tepat apabila pelarangan total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dilakukan.

Selain itu, dia menegaskan harga minyak goreng belum tentu turun dengan adanya kebijakan tersebut. "Selama ini problem ada pada sisi produsen dan distributor yang pengawasannya lemah," ungkapnya.

"Saya mohon bapak Presiden pertimbangkan lagi kebijakan stop total bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini," imbuhnya.

Baca Juga: Disokong Koalisi Gemuk KIM Plus, Siapa Lawan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta?

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, Jumat (22/4) lalu. Hal tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, pemerintah baru-baru ini menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada masyarakat sebagai respon terhadap tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Adapun total bantuan yang diberikan sebesar Rp300.000 yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang menjual gorengan.