Forumterkininews.id, Jakarta- Pakar sekaligus pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan penunjukan penjabat (Pj) Kepala Daerah dari TNI-Polri yang masih aktif harus segera diklarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Pasalnya itu bertentangan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan sangat bertentangan juga dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada media beberapa waktu yang lalu,†ujarnya saat dihubungi forumterkininews.id di Jakarta, Rabu (25/5)
Menurut Ujang, Menko Polhukam Mahfud MD sebagai wakil pemerintah mengatakan kepala BIN dari daerah bukan lagi dari TNI, akan tetapi dia masih aktif sebagai TNI.
“Ini harus clear dari pemerintah, kalau saja dipaksakan maka citra pemerintah akan hancur. Saya masih ingat ketika Jokowi berkata tidak mau mengangkat dari TNI-Polri yang masih aktif sebagai penjabat kepala daerah. Oleh karena itu harus dianulir dan direvisi meskipun penjabat yang berasal dari TNI aktif sudah diangkat,†ucap Ujang.
Baca Juga: Junimart Girsang: TNI-Polri Aktif Bisa Jadi Penjabat Kepala Daerah
Ia mengatakan, isu ini akan menjadi berkembang kemana-mana. Harus segera disudahi oleh Kemendagri, Kemenko Polhukam maupun Jokowi sendiri agar negara ini kondusif dan pemerintah beribawa.
“Kalau itu dilakukan, mereka mengangkat penjabat dari TNI-Polri yang masih aktif, maka hancurlah kewibawaan dari sebuah pemerintahan ini,†sambungnya.
Ujang melihat dari sisi penunjukan penjabat kepala daerah mengarah ke muatan politis. Makanya di beberapa daerah ada beberapa kepala daerah yang tidak mau melantik penjabat tersebut. karena dinilai politis.
“Kepala daerah juga menginginkan dari orangnya, Kemendagri dan Presiden pun juga  menginginkan dari orangnya semua itu ada muatan politis menuju Pemilhan Umum 2024 (Pemilu),†ungkapnya.
“Tetapi saya menyakini, ini masuk tahun politik. Maka pemilihan tersebut akan berdasarkan nilai-nilai politis. Pemilihan penjabat ini untuk kepentingan Pemilu 2024,†tutup Ujang Komarudin.
