Pengungsi tidak Boleh Terlalu Lama di Posko Darurat, BNPB Bersiap Bangun Huntara

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana menekankan, penanganan pengungsi harus menjadi prioritas utama, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta penyediaan sarana dan prasarana hidup yang layak.

“Pengungsi adalah warga yang sedang mengalami musibah, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Mereka harus ditempatkan di lokasi yang bermartabat dan dilengkapi kebutuhan dasar,” tegasnya dalam rapat koordinasi secara daring guna membahas percepatan penanganan pengungsi korban bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Guna menangani pemasalahan ini, katanya, diperlukan Kerjasama lintas perangkat daerah. Penanganan pengungsi tidak bisa dibebankan pada satu OPD saja, tetapi memerlukan keterlibatan semua unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

Baca Juga: Sumbar Rencana Perpanjang Status Tanggap Darurat, Gubernur: Masih Perlu Penanganan Intensif

Di bagian lain, Andi Eviana juga mengingatkan agar para pengungsi tidak terlalu lama berada di posko-posko darurat, seperti masjid atau sekolah. Mereka didorong untuk segera dipindahkan ke tempat yang lebih layak, baik berupa hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap), yang proses pembangunannya harus segera dilakukan.

Dapur Umum Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam [Foto: BNPB]Distribusi Bantuan dan Pendataan

Untuk kelancaran distribusi bantuan dan pendataan, BNPB meminta agar semua data kebutuhan pengungsi dilaporkan melalui satu pintu, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam.

Baca Juga: Dari 200 Korban Meninggal, 174 Teridentifikasi, Sejumlah Potongan Tubuh dalam Proses DVI

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan efisien.

Sementara itu, Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi pengungsi di wilayahnya.

“Rapat ini menunjukkan kepedulian nyata dari pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan bencana di Agam,” ujar Iqbal.

Ia menginstruksikan seluruh OPD di lingkup Pemkab Agam agar memperkuat koordinasi, menyatukan data, serta memastikan keakuratan informasi di lapangan.

“Data yang kita susun harus valid dan terverifikasi. Jangan sampai data lengkap tapi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Huntara untuk Rumah Rusak Berat dan Terancam Pergerakan Tanah

Sementara itu, BNPB menyebutkan, penanganan bencana di beberapa wilayah memasuki fase berikutnya, khususnya persiapan Pembangunan hunian sementara (huntara). Salah satunya bagi warga terdampak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. BNPB mendampingi persiapan rumah temporer tersebut.

Penanggung jawab BNPB di Kabupaten Lima Puluh Kota Rudi Supriyadi menyampaikan, persiapan huntara telah dilakukan untuk wilayahnya. BNPB bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan unsur terkait lain mengkoordinasikan tahapan persiapannya.

Rudi mengatakan, huntara akan diperuntukkan untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat atau terancam pergerakan tanah di kabupaten tersebut.

“Ada prioritas penerima manfaat huntara, khususnya yang rumahnya rusak berat dan terancam akan pergerakan tanah sehingga tempat tinggalnya tidak dapat dihuni,” ujarnya dalam pesan digital pada Kamis (11/12).

Rudi mengatakan, untuk tahap awal persiapan huntara tersebut dibutuhkan dokumen yang ditandatangani bupati. Dua dokumen pokok yaitu surat keputusan atau SK penetapan lokasi Pembangunan huntara dan SK penerima huntara.

“Penerima manfaat ini tentunya akan didata by name by address yang selanjutnya masuk dalam surat keputusan bupati setempat,” tambah Rudi, analis bencana ahli madya BNPB.

Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB akan memberikan supervisi terkait dengan survei. Persiapan huntara ini membutuhkan dukungan teknis, seperti tim surveyor lengkap dengan alat ukur untuk pemetaan dan elevasi. Tim ini juga perlu dilengkapi dengan drafter untuk membuat desain dan hasil ukur.

Saat ini ada 6 lokasi usulan huntara di dua kecamatan. Lokasi tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak camat dan wakil nagari setempat.

Sebanyak 8 kecamatan terdampak bencana banjir dan longsor. Data kerusakan bangunan tercatat rumah rusak berat 100 unit, rusak sedang 19 unit dan rusak ringan 61 unit. Selain tempat tinggal, kerusakan terjadi pada tempat ibadah 1 unit, fasilitas Pendidikan 4 unit, jembatan 9 unit serta fasilitas infrastruktur lain, seperti saluran irigasi, ruas jalan, saluran air bersih, serta sektor perikanan dan pertanian.

Pos pengungsian terpusat berada di Nagari Baruah, Kecamatan Bukit Barisan, dengan luas lahan mencapai 2.560 m2 dan di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, dengan luas 4.000 m2.

Terkait dengan status kedaruratan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat selama 7 hari, terhitung sejak 9 Desesmber sampai dengan 15 Desesember 2025.