Perlu Sinergitas KPK-TNI Usut Kasus Korupsi Kepala Basarnas

Forumterkininews.id, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut perlu adanya sinergisitas antara KPK dan TNI dalam mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang menyeret Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Menurutnya, saat ini masyarakat menunggu langkah lanjutan dari KPK dan TNI untuk menyelesaikan perkara dugaan korupsi tersebut.

“Polemik terkait dengan penetapan tersangka terhadap perwira TNI aktif ini diakhiri dan selanjutnya baik KPK maupun Puspom TNI membentuk tim koneksitas untuk melakukan proses terhadap dua perwira TNI aktif tersebut,” ujar Arsul dalam keterangannya, Minggu (30/7).

Baca Juga: Senin Depan Ferdinand Hutahaean Diperiksa Bareskrim

Dengan demikian, lanjutnya, akan ada paralelitas dan sinkronitas antara proses hukum terhadap warga sipil dan perwira TNI aktif yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Ia pun meminta agar gesekan antara KPK dan TNI soal penetapan tersangka tidak diperpanjang.

“Jangan sampai terjadi lagi seperti pada kasus tindak pidana korupsi Helikopter AW-101, di mana orang sipilnya diproses hukum dan dipidana penjara plus denda, namun tak demikian dengan perwira TNI yang diduga terlibat,” imbuh Politisi Fraksi PPP ini.

Baca Juga: Jemaah Haji Sulteng Meninggal, Kemenag Pastikan Dapat Asuransi

Diketahui Puspom TNI merasa keberatan dengan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Henri dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Letkol TNI Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap Rp 88,3 miliar tahun 2021-2023.

Alasannya, perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI mestinya diproses oleh Puspom TNI, bukan KPK.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun akhirnya meminta maaf dan mengaku pihaknya khilaf dalam proses penetapan tersangka.