Survei KPK: Penyalahgunaan Kantor hingga Suap Masih Ada di Semua Instansi

Forumterkininews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut perilaku dan sistem pemerintahan masih koruptif. Meski dalam Indeks Integritas Nasional 2021 yang diukur berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan skor 72,43, dinilai cukup baik.

Dengan skor Indeks Integritas Nasional SPI sebesar 72,43 sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yakni 70.

Skor tersebut memiliki rentang indeks paling rendah 42,01 dan paling tinggi 91,72.

Baca Juga: Airsoft Gun Hingga Lambang Kopassus Digunakan Pelaku Curas untuk Takuti Korbannya

"Menurut KPK, belum berarti baik, karena sebenarnya masih 30 persen lagi yang ada korupsinya. Jadi, kita bilang kalau 5 persen bisa kita bilang oknum kalau 30 persen masif sistemnya masih koruptif," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan saat Launching Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 "Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia" yang dikutip dari kanal Youtube KPK-RI, Jumat (24/12/2021).

KPK menyebut bahwa Indeks Integritas Nasional mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat.

Kemudian juga data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan.

Baca Juga: Ferdy Sambo Dicurigai Berbohong Lihat Brigadir J di Balik Tembok Rumah Komplek Polri Duren Tiga

Adapun SPI 2021 dilakukan terhadap 98 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota dengan responden sebanyak 255.010 orang.

Rinciannya, hasil indeks integritas setiap instansi, yaitu lembaga non-kementerian dengan skor 81,9, kementerian 80,3, pemerintah kota 71,9, pemerintah kabupaten 70,9, dan pemerintah provinsi 69,3.

Sedangkan hasil indeks integritas per wilayah Indonesia, yakni Jawa 74,2, Bali dan Nusa Tenggara 71,6, Sulawesi 71,5, Kalimantan 71,3, Sumatera 69,9, Maluku dan Maluku Utara 69,7, dan Papua dan Papua Barat 64.

Dalam survei, terdapat tujuh elemen yang dinilai, yaitu pengelolaan pengadaan barang dan jasa, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, transparansi, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan sumber daya manusia, dan sosialisasi antikorupsi.

Berdasarkan hasil SPI, risiko korupsi masih ditemukan menyebar di hampir seluruh instansi. Beberapa temuan utama yang dipetakan berdasarkan hasil SPI 2021, yaitu penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, risiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan suap/gratifikasi masih terjadi hampir di semua instansi.

Selanjutnya, intervensi (trading in influence) baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan hingga penentuan pemenang pengadaan barang dan jasa pemerintah, paling banyak terjadi di instansi pusat (kementerian/lembaga).

Kemudian, risiko korupsi dalam promosi/mutasi (jual beli jabatan) banyak terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten.

Selain sebagai pemenuhan indikator pencegahan korupsi secara nasional, survei itu juga menjadi indikator instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri atau disebut PMPRB pada Kemenpan RB.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan hasil SPI 2021 dapat digunakan untuk memperbaiki upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan.

"Kami sungguh berharap dengan survei ini akan memberikan masukan pada kita semua selaku anak bangsa yang berperan dalam melaksanakan orkestrasi pemberantasan dan pencegahan korupsi sehingga kami akan gunakan dan kami manfaatkan hasil SPI untuk koreksi dan perbaikan kita dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ucap Firli.