Pj Gubri : GTD Bisnis dan HAM Dapat Jadi Pelindung Dunia Usaha

FTNews, Pekanbaru – Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto, mengatakan, GTD  (Gugus Tugas Daerah) Bisnis dan HAM dapat menjadi pelindung dunia usaha sekaligus menjadi daya tarik bagi investor dan konsumen global.

Hal tersebut disampaikannya saat pengukuhan GTD Bisnis dan HAM di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Senin (29/04/2024).

Gubri SF Hariyanto mengatakan, GTD Bisnis dan HAM sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa bisnis dan investasi di Riau beroperasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Tugasnya, memantau, mengkaji, dan memberikan rekomendasi terkait dampak bisnis terhadap hak asasi manusia di Riau.

Baca Juga: Pemprov Riau Terima Penghargaan Provinsi Terbaik Coverage Zona Sumatera

“Tujuan jangka panjang adalah meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia yang ramah HAM sehingga menjadi daya tarik bagi investor dan konsumen global,” ujarnya, dilansir mediacenter.riau.go.id

Pemerintah, ujarnya, wajib memenuhi mandat undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu kewajiban melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, serta kemajuan HAM bagi kewajiban setiap orang.

Terkait dengan itu, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara harus hadir dan serius dalam melaksanakan tugas kewajibannya di bidang hak asasi manusia. Dengan begitu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan, pemerintah Republik Indonesia bahkan sudah diakui dan diapresiasi oleh warga dunia pada forum internasional.

Baca Juga: Resmikan IDTH, Presiden: Kita Jangan hanya Jadi Penonton, harus Jadi Pemain, Produsen

“Pemerintah Indonesia telah memiliki regulasi dalam bisnis dan HAM dengan  Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan HAM yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga Asia Tenggara yang memiliki rencana aksi terkait bisnis dan HAM,” jelasnya.

Diungkapkan, pemerintah telah menginisiasi suatu penilaian risiko yang disebut penilaian risiko bisnis dan HAM bagi dunia usaha. Dengan tujuan agar perusahaan dapat melakukan terkait potensi pelanggaran HAM yang dimilikinya dalam lingkup usaha.

“Pemerintah juga berkomitmen untuk dalam menyukseskan Pemilu serentak dengan mewujudkan Pemilu ramah HAM yaitu dengan memperhatikan hak dari kelompok rentan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan dengan kolaborasi yang kokoh serta semangat untuk mewujudkan masyarakat ke arah lebih inklusif adil dan berperikemanusiaan, tentunya semakin berkobar GTD Bisnis dan HAM ini menjalankan tugasnya.

“Terima kasih atas partisipasi serta dukungan yang telah diberikan, bersama ini kita mampu mewujudkan perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Dengan menegaskan komitmen harapan dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, mari bangun semangat untuk melanjutkan kerjasama yang telah dibentuk demi kemajuan hak asasi manusia yang lebih baik di Provinsi Riau.” pungkasnya.***