Presiden: Dapur MBG Wajib Miliki Alat Uji Makanan dan Lakukan Pengetesan sebelum Makanan Dibagikan

Dapur-dapur makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) wajib memiliki alat uji (test kit) untuk mengetes makanan yang mereka produksi sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil.

Adanya alat uji itu merupakan bagian dari prosedur standar operasional (SOP) yang wajib diikuti oleh seluruh SPPG untuk mencegah kasus keracunan kembali berulang.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara musyawarah salah satu Parpol di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Biodata dan Agama Dokter Tan Shot Yen, Ahli Gizi yang Kuliti Program MBG

Prabowo mengaku risau dengan terjadinya kasus keracunan makanan Program MBG. Karenanya perlu dilakukan penertiban pada semua SPPG, mereka harus mematuhi SOP yang sudah ditetapkan.

"Jadi, saudara-saudara, 30 juta (penerima) kita bangga, kita risau masih ada (kasus keracunan), makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur MBG. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, dan tidak terlalu mahal untuk membersihkan, untuk membunuh semua bakteri.”

“Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji dulu semua, dan langkah preventif lainnya," tegas Prabowo, dilansir Antara.

Baca Juga: Pemkot Bandung Gandeng Kodim 0618/BS Bangun 72 Unit Dapur Sehat untuk Program MBG

Presiden Prabowo kemudian mengumumkan per hari ini jumlah penerima makan bergizi gratis telah mencapai 30 juta orang, yang terdiri atas anak-anak sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil. Menurutnya jumlah 30 juta penerima MBG merupakan sebuah prestasi. Namun jumlah itu masih jauh dari target yakni 82 juta penerima manfaat.

Masih Ada 50 Juta Anak dan Ibu Hamil belum Terima MBG

"Kita boleh bangga. Tetapi saya sebagai Presiden masih-masih sangat sedih karena masih 50 juta anak-anak dan ibu hamil menunggu. Namun, kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat. Sekarang saja, bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepatnya mungkin penyimpangan atau kekurangan bisa terjadi lebih dari itu," kata Presiden.

Penyimpangan yang dimaksud oleh Presiden merujuk kepada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh sejumlah SPPG sehingga menyebabkan puluhan kasus keracunan hingga berdampak kepada 5.000 lebih penerima MBG, terutama pada periode Januari 2025 sampai dengan September 2025.***