Progres Pembangunan IKN, Mendagri Serap Aspirasi Warga Kaltim

Forumterkininews.id, Balikpapan- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap aspirasi dari jajaran eksekutif dan legislatif yang ada di daerah Kalimantan Timur (Kaltim).

Aspirasi itu dibutuhkan untuk menyusun regulasi turunan dari Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dimana saat ini PP tengah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Upaya menyerap aspirasi itu dilakukan Mendagri melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Kaltim Isran Noor,  serta bupati/wali kota se-Kaltim. Juga turut sertajajaran DPRD setempat. Rakor berlangsung di Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (17/2).

“Salah satu turunannya (PP) adalah mengenai kewenangan Ibu Kota Negara. Karena statusnya yang khusus,” ujar Mendagri.

Kekhususan yang dimaksud Mendagri yakni sistem pemerintahan IKN yang dibentuk setingkat provinsi, dipimpin kepala otorita setara menteri yang ditunjuk presiden.

Namun, status Kepala Otorita IKN ini berbeda dengan yang disandang Kota Batam. Dimana Batam  hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Sedangan Kepala Otorita IKN bertugas membangun infrastruktur dan melakukan operasional pemerintahan. Juga pembinaan terhadap masyarakat.

Mendagri menuturkan, untuk mempercepat pembangunan di kawasan IKN, kepala otorita harus diberikan kewenangan yang luas sepanjang tidak bertentangan dengan UU. Kewenangan itu berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren yang didelegasikan kepada pemerintah daerah.

“Nah, untuk itu saya tentu harus berkomunikasi dengan eksekutif maupun legislatif di jajaran Kaltim baik tingkat provinsi, kabupaten/kota yang terkait wilayahnya dan bertetangga dengan Ibu Kota Negara Nusantara,” ujar Mendagri.

Dalam Rakor tersebut, pada prinsipnya Gubernur, bupati/wali kota, maupun jajaran DPRD setempat, mendukung penuh langkah percepatan pembangunan IKN.

“Saya lihat komitmen (dukungan) yang sangat kuat sekali,” terang Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri menegaskan, pihaknya akan berupaya segera merampungkan PP turunan dari UU tentang IKN tersebut. Dengan demikian, regulasi tersebut dapat segera disosialisasikan kepada daerah.

BACA JUGA:   DPR Setuju Wacana Haji Cuma Sekali Seumur Hidup

“Sambil jalan tetap komunikasi dengan jajaran di Kalimantan Timur,” tandas Mendagri.

 

Artikel Terkait