Projo: Presiden Jokowi Tak Bakal Cawe-cawe di Pilkada Serentak

FTNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tak bakal cawe-cawe dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) Projo, Budi Arie Setiadi.

"Tidak lah (cawe-cawe),” ujar Budi Arie dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (30/4).

Budi mengatakan, masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasi kepada Jokowi. Namun hal itu bukan lah bentuk cawe-cawe. Karena jokowi hanya menampung aspirasi.

Baca Juga: Menag: Jika Pahlawan Mengorbankan Jiwa dan Raga, Kita Korbankan Waktu dan Pikiran

"Presiden cuma menampung aspirasi aja. Masa istilahnya cawe-cawe,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, Projo akan mendukung figur yang memiliki keseriusan dalam membangun daerahnya di Pilkada 2024.

“Kalau serius dia berarti benar-benar mau bekerja sepenuh hati. Untuk memajukan daerahnya karena Indonesia maju nggak mungkin daerahnya tertinggal,"imbuhnya.

Baca Juga: Sidang Pemilu Proporsional Terbuka Ditunda, MK Beberkan Alasannya

Pilkada Serentak

Sebagai informasi, sesuai jadwal maka Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar acara peluncuran tahapan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Minggu, (31/3) lalu.

Dalam momen itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari meminta kepada jajaran penyelenggara pemilu KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia agar menuntaskan tugas. Serta amanah yang diberikan untuk menyelenggarakan Pilkada 2024.

“Saya ingin mengajak teman-teman sekalian, bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada. Dan juga bekerja dengan berpedoman dan berpegang teguh pada kode etik penyelenggaraan pemilu,” ujar Hasyim.

Pada acara bertajuk ‘Peluncuran Tahapan dan Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024’ itu, ia juga memberikan arahan agar jajaran KPU daerah berkoordinasi dengan aparat hukum dan instansi terkait.

“Secara teknis saya meminta kepada teman-teman KPU provinsi, kabupaten/kota, senantiasa berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Dengan TNI, polisi, kejaksaan, dengan pengadilan. Supaya dalam mengerjakan pekerjaan ataupun tugas penyelenggara pilkada dapat bekerja dengan baik,” papar Hasyim.