Publik Diplomasi: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil

Pemerintah terus menggulirkan berbagai program, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan masyarakat.

Siapa yang tak kenal Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), BPJS, atau PNPM Mandiri?

Belakangan juga muncul inisiatif seperti MBG dan CKG. Masih banyak lagi program lain yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak awal masa kepemimpinan mereka.

Baca Juga: Gempita Hadiri Kampanye Prabowo di Sumut, Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Bagi Presiden Prabowo, negara harus hadir di garda terdepan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat, menekan angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, seberapa jauh program-program ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat?

“Saatnya masyarakat yang bicara, dan negara harus mendengarkan. Apakah bantuan sosial dan program pemberdayaan yang dijalankan sudah tepat sasaran?” ujar Ketua Umum DPP Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita), Alfonso FP.

Baca Juga: Penampakan Dua Karangan Bunga Mewah dari Prabowo untuk Al Ghazali-Alyssa Daguise

Gempita dan PCO

Prabowo Subianto kujungi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada 8 Maret 2025. (Instagram @prabowo)

Untuk itu, Gempita bekerja sama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) berinisiatif menghadirkan langsung perwakilan berbagai elemen masyarakat yang telah merasakan dampak nyata dari program-program tersebut.

Mereka berasal dari beragam latar belakang: petani, buruh, pelajar, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia.

Melalui kegiatan bertajuk "Publik Diplomasi: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil", masyarakat diundang menyampaikan pandangan maupun testimoni mereka sebagai penerima manfaat.

“Masyarakat butuh dukungan berbagai pihak, terutama media massa dan para influencer di media sosial. Jika masih ada program yang tidak tepat sasaran atau bermasalah, hal itu bisa segera terdeteksi,” ujar Alfonso.

Lebih dari sekadar didengar, testimoni yang disampaikan akan dijadikan bahan evaluasi oleh kementerian terkait melalui PCO sebagai perwakilan pemerintah.

Pimpinan Kementerian dan Lembaga

Double Check: Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana? di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat, Minggu (25/5/2025). Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI, dan M. Isra Ramli, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan, dengan moderator CEO FTNews.co.id Roso Daras. (Tomy Tresnady / FTNews.co.id)

Untuk itu, sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga akan hadir langsung dalam kegiatan ini, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Sosial, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Menteri Ketenagakerjaan.

Acara ini akan digelar pada Rabu, 28 Mei 2025, di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat, dengan konsep interaktif: masyarakat dan pejabat duduk serta makan bersama dalam satu meja.

Deputi I PCO Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Isra Ramli, mengatakan bahwa kementerian yang dijadwalkan hadir merupakan pemangku program-program strategis dalam upaya memutus rantai kemiskinan.

“Melalui bantuan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan, kita bisa menghapus kemiskinan. Itu kuncinya—jika ketiganya bisa dipenuhi, maka kemiskinan di Indonesia akan hilang,” tegas Isra.

Ia menambahkan, dimensi program pemerintah tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga transformatif. Program kesehatan gratis, misalnya, melindungi seluruh warga negara.

Anak-anak yang sehat berpeluang meraih beasiswa pendidikan. Sementara bagi orang tua mereka, tersedia program pemberdayaan seperti bantuan alat pertanian atau kemudahan akses permodalan.