Sengketa Pilkada Medan, Tim Hukum Ridha-Rani Masukan Ribuan Alat Bukti ke MK

Tim kuasa hukum Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan nomor urut 2 Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani (Tim Advokasi dan Hukum Berani) memasukan sebanyak 1.173 alat bukti kepada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk didata dan diverifikasi oleh Panitera Pengganti pada Jumat (10/1/2025) lalu.

Penyerahan ribuan barang bukti itu ditandai dengan tanda terima tambahan berkas perkara nomor 351/P-WAKO/Pan.MK/01/2025 tertanggal 10 Januari 2025..

Tim Advokasi Hukum Berani, Rion Arios, S.H., M.H., menyerahkan ribuan alat bukti kepada Kepaniteraan MK RI, Jumat (10 1/2025). [dok]

Hal itu disampaikan Tim Advokasi dan Hukum Berani Rion Arios kepada wartawan, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (11/1/2025) siang.

Baca Juga: Soal Laporan Kecelakaan Gegara Kabel Menjuntai, Pengacara Bali Tower Buka Suara

Ribuan alat bukti yang dipersiapkan tim hukum untuk memberikan fakta-fakta terkait terjadinya bencana alam dan pelaksanaan pilkada yang tidak sesuai dengan peraturan.

“Ribuan alat bukti untuk mendukung dalil-dali yang disampaikan dalam permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Medan, sehingga apa yang didalilkan menjadi fakta dan dapat menyakinkan majelis hakim sehingga harapan kami dapat dikabulkan,” jelas Rion sembari menyebut dalam waktu dekat akan kembali menambah alat-alat bukti lain.

Menurut Rion, persis seperti yang disampaikan rekannya Bayu Afriyanto di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Panel II yang dipimpin Hakim Saldi Isra pada Sidang Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) Rabu (8/1/2025) lalu.

Baca Juga: Rizky Billar Bermanuver Tunjuk Hotma Situmpul jadi Kuasa Hukumnya

Bahwa Tim Advokasi dan Hukum Berani mendalilkan banyaknya pemilih di Kota Medan yang tidak menggunakan hak pilihnya akibat bencana banjir.

Tim Advokasi Hukum Berani, Rion Arios, S.H., M.H., menyerahkan ribuan alat bukti kepada Kepaniteraan MK RI, Jumat (10 1/2025). [dok]

Maka dalil-dalil yang disampaikan dalam Permohonan Ridha-Abdul dalam perkara 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 diperkuat dengan melengkapi alat-alat bukti.

“Bencana banjir pada hari pemungutan suara 27 November 2024, dapat dibuktikan bahwa banjir mengakibatkan TPS tergenang, dan atau rumah penduduk, jalan menuju TPS tergenang, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih akibat banjir, juga terjadi pergeseran waktu serta tidak cukupnya waktu dalam pemungutan suara," sebut Rion.

Sebelumnya dalam persidangan di MK pada Rabu 8 Januari 2025 lalu, Bayu Afriyanto mengatakan bahwa KPU sebagai Termohon telah mengubah waktu pemungutan suara.

Bahkan yang mulai dilaksanakan siang hari, sore bahkan malam hari, tanpa persetujuan dari pasangan Ridha-Abdul. Hal itu pun menyebabkan pemilih pasangan Ridha-Abdul tidak mengetahui perubahan tersebut.

Maka dalam petitum, Pemohon pun meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024.

Selain itu juga meminta untuk digelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) dengan MK Memerintahkan KPU Kota Medan untuk melakukan PSU Pilwalkot Medan di seluruh TPS Kota Medan.

Memerintahkan KPU Kota Medan untuk mengumumkan hasil PSU tersebut sebagaimana ketentuan peraturan UU tanpa harus melaporkan ke Mahkamah.***