Serangan Fajar Saat Pilkada Serentak 27 November, LBH Medan: Merusak Demokrasi
Sumatra Utara

Pesta demokrasi Pilkada serentak akan dilaksanakan Rabu (27/11/2024) besok di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara (Sumut).
Menjelang hari pencoblosan terdapat istilah serangan fajar yang merupakan “politik uang”, yang disyaratkan dengan meminta seseorang untuk memilih Paslon tertentu menjelang detik-detik pencoblosan.
Serangan fajar juga diartikan sebagai pemberian uang, barang atau jasa kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca Juga: Usai Mencoblos Pilkada Sumut, Bobby Nasution Tinjau Banjir di Medan
"Praktik ini sejatinya dilakukan secara diam-diam, biasanya pada malam atau pagi hari menjelang pemungutan suara," kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra kepada FT News, Selasa 26 November 2024.
Ia mengatakan dampak serangan fajar merusak demokrasi, menghambat terciptanya pilkada yang bersih dan adil. Jika serangan fajar tidak disikapi dengan tegas dan serius maka sudah barang tentu praktik ini akan menjadi budaya politik yang buruk dan mendarah daging.
"Sehingga berimbas pada rusaknya demokrasi dan menghauncurkan negeri," ungkapnya.
Baca Juga: TNI-Polri Patroli Show Force di Samosir Jelang Pilkada 2024
Untuk mencegah serangan fajar, kata Irvan, pertama, perlunya kesadaran masyarakat tentang bahayanya serangan fajar (Money Politic) terhadap kesejahteraan suatu daerah.
Kedua, penguatan pengawasan yang harus dilakukan Bawaslu dan KPU dan ketiga, penegakan Hukum yang tegas dan berkeadilan.
Oleh karena itu LBH Medan menghimbau masyarakat khususnya Sumatera Utara untuk menolak serangan fajar (Money Politic) Karena sesungguhnya serangan fajar merusak demokrasi dan menghancurkan negeri.
"Jika hal tersebut tidak dilakukan maka kedepannya yang akan menjadi korban adalah masyarakat sendiri," ujarnya.
Maka masyarakat harus berani menolak, mendokumentsikan serta melaporkan jika adanya money politik kepada bawaslu atau panwaslu.
"LBH Medan juga mengajak masyarakat secara bersama-sama mengawal pesta demokrasi," tukasnya.