Serba-serbi Rencana Kebijakan Donald Trump, di Antaranya Relokasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia

Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden untuk kedua kalinya. Trump melakukan sumpah jabatan sebagai Presiden AS ke-47 di Capitol Rotunda, Washington DC, pada Senin (20/1/2025) waktu setempat atau Selasa (21/1) WIB.

Sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts, dilanjutkan setelahnya dengan pidato pertama Donald Trump sebagai Presiden AS periode 2025-2029.

Donald Trump menyampaikan sejumlah rencana kebijakan yang akan diambil dalam pemerintahannya ke depan. Berikut beberapa rencana kebijakan Trump, dikutip dari berbagai sumber:

Baca Juga: Tak Kebal Hukum, Donald Trump akan Dijatuhi Hukuman Kasus Pemalsuan dan Suap pada 10 Januari!

1. Relokasi Warga Gaza ke Indonesia

Beberapa waktu lalu, sebelum dilantik, Donald Trump disebut-sebut berencana merelokasi warga Palestina yang ada di Jalur Gaza ke sejumlah negara. Salah satunya ke Indonesia.

Wacana itu diungkapkan salah satu anggota tim transisi pemerintahan Donald Trump yang namanya tidak disebutkan.

Baca Juga: Nasihat Pernikahan Trump untuk Macron Usai Ditoyor Istri: Pastikan Pintunya Tertutup

"Pertanyaan yang masih tersisa adalah bagaimana membangun kembali Gaza, serta akan direlokasi ke mana sekitar 2 juta warga Palestina untuk sementara waktu. Indonesia misalnya, merupakan salah satu lokasi yang sedang didiskusikan untuk menampung sebagian dari mereka," kata anggota tim Trump tersebut, dikutip dari NBC News, Selasa (21/1/2025).

Warga Gaza, Palestina, memperhatikan kondisi bangunan rumahnya yang hancur akibat agresi zionis Israel. [X/Twitter]

2. Hanya Akui Jenis kelamin pria dan wanita

Dalam pidato pertamanya, Donald Trump menegaskan bahwa AS hanya mengakui dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita.

Pria berusia 78 tahun itu juga berencana menghentikan kebijakan pemerintah yang mencoba merekayasa ras dan jenis kelamin secara sosial dalam sejumlah aspek, baik kehidupan umum maupun pribadi.

"Kami akan membentuk masyarakat yang tidak memandang warna kulit dan sesuai prestasi," tegas Trump.

3. Keluar dari Perjanjian Iklim Paris

Donald Trump menyatakan AS akan menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris 2016. Ia menganggap perjanjian tersebut tidak adil dan berat sebelah.

Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk secara resmi menarik diri dari perjanjian tersebut.

"Langkah berikutnya adalah penarikan dari Perjanjian Iklim Paris. Kita akan menghemat lebih dari 1 triliun dolar dengan menarik diri dari perjanjian itu," kata seorang host selama upacara.

Donald Trump resmi jadi Presiden AS ke-47. [Instagram]

4. Tarik AS dari WHO

Donald Trump juga menandatangani perintah eksekutif terkait penarikan diri AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Trump menyebut bahwa AS memberikan 500 juta dolar AS (sekitar Rp 8,15 triliun) kepada badan PBB tersebut.

"WHO menipu kita. Semua orang menipu Amerika Serikat dan itu sudah cukup. Hal ini tidak akan terjadi lagi. Rasanya agak tidak adil bagi saya, meskipun itu bukan alasannya, tetapi saya memutuskan untuk keluar. China membayar 39 juta dolar AS (sekitar Rp 635,6 miliar) dan kami membayar 500 juta dolar AS, padahal China adalah negara yang lebih besar," ujarnya.

5. Tindak Imigrasi Ilegal di Perbatasan Meksiko

Presiden AS Donald Trump akan memerintahkan pasukan federal ke perbatasan dengan Meksiko untuk menindak imigrasi ilegal di perbatasan El Paso, Texas.

Pelabuhan masuk El Paso ditutup dalam waktu satu jam setelah pelantikan Trump karena sang presiden mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan.

Trump diperkirakan akan menandatangani 11 perintah eksekutif terkait perbatasan yang akan mengambil sikap tegas terhadap imigrasi illegal. Termasuk satu perintah yang mengizinkan pengerahan pasukan AS ke perbatasan untuk mengamankan titik masuk.

Perintah lainnya akan menetapkan kartel internasional dan organisasi kejahatan tertentu sebagai kelompok teroris.

Sementara, perintah tambahan akan mengarahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Pertahanan untuk menyelesaikan pembangunan tembok perbatasan yang dimulai Trump selama masa jabatan pertamanya serta mengerahkan personel untuk mengendalikan perbatasan.

Donald Trump menyampaikan sejumlah rencana kebijakan pemerintahannya seusai resmi dilantik sebagai Presiden AS periode 2025-2029. [Instagram]

6. Kenakan Tarif 25 Persen pada Kanada dan Meksiko

Donald Trump juga mengungkapkan rencananya mengenakan tarif 25 persen pada Kanada dan Meksiko pada Februari mendatang.

"Karena mereka membiarkan sejumlah besar orang (masuk ke AS). Saya rasa kita akan melakukannya pada 1 Februari," kata dia kepada wartawan ketika menandatangani perintah eksekutif setelah kembali ke Ruang Oval.

Trump menyebut Kanada sebagai "penyalahguna yang sangat buruk" seraya menambahkan bahwa kedua negara telah mengizinkan banyak orang menyeberangi perbatasan memasuki AS serta mengedarkan fentanyl (sejenis narkotika).

Ucapan selamat Presiden RI Prabowo Subianto atas pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS. [Instagram @presidenrepublikindonesia]

Respons Kemlu RI soal Rencana Relokasi Warga Gaza

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri angkat bicara terakit rencana kebijakan Donald Trump merelokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia.

Berikut pernyataan resmi pihak Kemlu RI, Selasa (21/1/2025):

Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik.

Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas.

Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima.

Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza.

Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.