Siapa Adik Bupati Sugiri Sancoko? Ikut Diciduk Dalam OTT KPK di Ponorogo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 13 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, Jawa Timur. Termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

OTT KPK ini terkait dugaan kasus suap perpanjangan masa jabatan Direktur RSUD Dr Harjono S Ponorogo.

Sebanyak tujuh orang telah dibawa dari Ponorogo ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hari ini, Sabtu (8/11/2025).

Baca Juga: Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terkena OTT KPK, Rumah Dinas Tertutup Rapat

"Pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Dibawa Dalam 2 Kloter

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring OTT KPK terkait dugaan suap perpanjangan masa jabatan Direktur RSUD Dr Harjono S Ponorogo. [X]Adapun tujuh orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK terbagi dalam dua kloter. Kloter pertama terdiri atas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Baca Juga: KPK OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Apa Kasusnya?

Kemudian, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono dan Direktur Utama RSUD Dr Harjono S Ponorogo Yunus Mahatma.

Lalu, Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah Ponorogo, serta dua orang pihak swasta.

Kloter kedua terdiri atas orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU alias Kokoh Priyo Utomo.

Adik Bupati Ponorogo Ikut Diamankan

Adapun salah satu pihak swasta dalam kloter pertama yang dibawa penyidik KPK ke Jakarta adalah adik Bupati Ponorogo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, adik Bupati Ponorogo itu bernama Elly Widodo.

Adik Bupati Ponorogo itu sebelumnya turut diperiksa penyidik KPK di Mapolres Ponorogo hingga Jumat malam bersama sejumlah pihak lainnya.

Mereka diperiksa terkait dugaan suap perpanjangan masa jabatan Direktur RSUD Dr Harjono S Ponorogo.

"Dalam kegiatan tangan tangan di wilayah Ponorogo, hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang," Budi menerangkan.

OTT Ketujuh

KPK telah melakukan OTT sebanyak tujuh kali di tahun 2025. [Ist]Adapun OTT di Ponorogo, Jumat (7/11) kemarin, merupakan yang ketujuh dilakukan lembaga antirasuah itu sepanjang tahun 2025 ini.

Pertama, KPK melakukan OTT dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. Terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.