Forumterkininews.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan memberikan komentar terkait pilihan Presiden Jokowi melantik Arief Prasetyo sebagai Kepala Badan Pangan Nasional yang merupakan lembaga baru.
“Saya ingin mengingatkan, jangan sampai pangan jadi barang dagangan. Harus diingat bahwa pangan merupakan bentuk perlindungan negara kepada rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi,†ujar Johan dalam keterangan rilis, Jakarta Senin, (21/2).
Politisi PKS ini menyebutkan, Badan Pangan Nasional merupakan Lembaga pangan yang punya kewenangan dan peran khusus dalam menjaga ketahanan pangan. Serta menciptakan kemandirian pangan nasional.
“Saya berharap dibawah komando Pak Arief Prasetyo, lembaga pangan ini jangan sampai hanya disederhanakan sebagai calo pangan. Sebab tujuan mulia dari dibentuknya lembaga ini untuk membuat kebijakan pangan yang terintegrasi. Kemudian memastikan seluruh rakyat dapat mengakses pangan sebagai tanggung jawab negara terhadap semua rakyatnya,†harap Johan.
Lebih lanjut Johan menjelaskan, selama ini sangat banyak kementerian dan lembaga yang turut mengatur urusan pangan dengan ego sektoralnya masing-masing.
“Kita berharap dengan pembentukan Badan Pangan Nasional ini, kewenangan terkait pangan yang melekat pada beberapa Kementerian atau Lembaga dapat dialihkan sepenuhnya kepada badan pangan nasional. Dimana BPN ini posisinya langsung di bawah Presiden,†urai Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB ini berharap badan pangan yang baru terbentuk ini dapat menjawab berbagai persoalan pangan di tanah air. Karena selama ini menurutnya masing-masing regulator mempunyai tujuan berbeda dan tidak terintegrasi.
“Semua masyarakat merasakan fluktuasi harga pangan sangat memberatkan. Demikian juga para petani sangat menderita ketika masa panen harga selalu jatuh sehingga mereka mengalami kerugian. Semua persoalan terkait tata kelola pangan ini kita harap bisa dituntaskan,†cetus Johan.
Ketergantungan Impor Pangan Sangat Resahkan Masyarakat
Menurut Johan tingginya ketergantungan impor pangan yang sangat meresahkan masyarakat, menjadi pekerjaan rumah Lembaga ini,
“Saya tekankan agar penyediaan pangan yang murah, terjangkau dan berkualitas menjadi prioritas. Kemudian kebijakan harus berpihak pada kepentingan petani, bukan hanya mengikuti kepentingan para pedagang dan importir pangan†tegas Johan.
Legislator Senayan ini menuturkan, selama ini dirinya menemui begitu banyak kendala pelaksanaan kebijakan pangan. Di antaranya penugasan belum terintegrasi antar Kementeria dan lembaga, sehingga penugasan penyerapan tidak didukung penugasan penyaluran. Sehingga stok berlebih.
“Semoga tata kelola urusan pangan menjadi lebih baik dengan hadirnya badan pangan nasional yang baru ini menuju cita-cita kedaulatan pangan nasional,†Johan Rosihan.
