FT News – Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mendalami dugaan kebocoran data wajib pajak. Data yang bocor ini di antaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat negara lainnya.
Sri Mulyani menuturkan sampai saat ini dugaan itu masih dicek kebenarannya. Pendalaman itu akan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan tim IT Kementerian Keuangan. Ia berharap evaluasi bisa dilakukan dengan cepat dan segera diumumkan permasalahannya.
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT nya Kemenkeu,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Kamis (19/9).
Sebelumnya, sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Kebocoran data NPWP ini awalnya disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, email dan lainnya,” tutur teguh dalam unggahannya.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tambahnya.
Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh Bjorka pada September 2024.
Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data itu dibanderol dengan harga 10 ribu US Dollar atau sekitar Rp153,1 miliar.
Diduga, peretas yang membocorkan data NPWP ini adalah Bjorka. Bjorka adalah peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu.
