Forumterkininews.id, Jakarta – Surya Darmadi membantah melakukan tindak pidana korupsi perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau pada periode 2004-2022. Dirinya juga menolak dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang selama periode 2005-2022.
“Saya tidak korupsi, saya dituduh korupsi, lahan saya sudah ada HGU (Hak Guna Usaha), ada izin,” kata Surya Darmadi usai sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/9).
“Saya punya perusahaan rekening diblokir, karyawan semua tidak bisa digaji, Sampai hari ini rekening saya semua diblokir. Di luar kebun juga diblokir, hotel properti ya, kapal semua diblokir,” ungkap Surya.
Surya pun menyebut tuduhan korupsi dan pencucian uang itu bertujuan ingin menghancurkan perusahaannya.
“Saya tolak, kebun saya cuma Rp4 triliun, didenda Rp78 triliun, terus Rp104 triliun. Kemudian dakwaan Rp73,9 triliun. Saya (lihat) angkanya saya setengah gila pak,” tambah Surya dengan nada tinggi.
Ia menilai angka-angka mengenai kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang dijabarkan jaksa penuntut umum kerap berubah-ubah.
“Saya minta keadilan bahwa saya ada HGU, saya kena kredit dari bank BNI itu semua, saya minta kepastian hukum,” ungkap Surya.
Surya Darmadi Mengaku Tak Kenal Raja Thamsir
Apalagi Surya menyebut tidak kenal Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008 yang didakwakan melakukan korupsi bersama-sama dengan dirinya.
“Saya gak kenal bupati, gak kenal sama sekali, saya ini hanya pemegang saham,” tegas Surya.
Dalam dakwaan disebutkan Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau. Hal ini dilakukan pada periode 2004-2022. Sehingga operasional ini Surya Darmadi memperoleh keuntungan sebesar Rp7.593.068.204.327 dan 7.885.857,36 dolar AS (sekitar Rp117,617 miliar dengan kurs Rp14.915).
Perbuatan Surya juga disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640 dan 7.885.857,36 dolar AS berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300 berdasarkan laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 24 Agustus 2022.
Atas keuntungan Rp7,71 triliun yang diperolehnya, Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana pencucian uang pada periode 2010-2022. Aksi pencucian uang dilakukan dengan pembelian tanah, properti, memberikan pinjaman kepada pihak yang terafiliasi, membiayai pembangunan pabrik hingga pembelian saham.
Terhadap dakwaan tersebut, Surya Darmadi akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada sidang lanjutan yang dijadwalkan Senin, 19 September 2022.
