Kebijakan kenaikan tarif Presiden Donald Trump terhadap produk yang masuk ke Amerika Serikat, menimbulkan kekhawatiran banyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan pemerintah daerah pun ikut merasa tertekan dengan adanya kenaikan tarif yang bakal berlaku pada 9 April besok.
Salah satu yang cukup khawatir adalah Provinsi Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid menyebut, kebijakan Trump yang mengenakan tarif 32 persen terhadap produk-produk Indonesia, bukan hanya berdampak pada perekonomian nasional tapi juga menekan daerah. Khususnya Riau yang termasuk dalam provinsi penyumbang ekspor terbesar.
“Dalam situasi seperti ini, kebijakan global terutama dari Amerika tentu setidak-tidaknya akan menekan ekonomi Provinsi Riau. Rata-rata ekspor Riau ini besar, terutama komoditas sawit, dan yang kedua tekstil, di mana penyumbang terbesarnya adalah perusahaan dari Riau, yakni RAPP, yang merupakan salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia,” ujar Wahid saat menghadiri rilis data ekonomi di BPS Riau, Selasa (8/4/2025), dilansir mediacenter.riau
Gubernur menekankan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena Riau sangat tergantung pada ekspor komoditas.
“Kalau ekspor kita terganggu, tentu akan berdampak pada penerimaan daerah, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Untuk itu, Wahid menilai pentingnya kebijakan ekonomi yang berbasis data dan tidak mengawang-awang.
Ia mengapresiasi data dari BPS dan Bank Indonesia sebagai rujukan utama dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
“Saya selalu berpegang pada dua data: data BPS dan BI. Keduanya saya anggap paling terpercaya karena tingkat kepercayaannya tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujarnya.
Menurutnya, dalam situasi fiskal daerah yang belum sepenuhnya stabil, setiap kebijakan harus betul-betul dirancang berbasis data agar tepat guna dan berdampak nyata.
“Kita juga harus siap di tingkat provinsi dengan kebijakan yang tepat dan efisien. Jangan sampai uang kita yang terbatas ini mubazir,” tegasnya.***