Terancam Kena Resshuffle, Sekjen NasDem: Itu Hak Presiden

Forumterkininews.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet. Menurutnya, itu merupakan hak dari presiden.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, isu reshuffle memang terus mencuat. Salah satunya yang terancam adalah posisi Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Dia pun coba menanggapi isu itu dengan santai.

“Hak prerogatif sesuai konstitusi itu absolut. Itu sepenuhnya kewenangan ada di Presiden,” ujar Plate kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Apa yang diutarakan Plate berbeda dengan opini rekan satu partainya yakni Ketua DPP NasDem Effendy Choirie yang berpandangan hak prerogatif Presiden itu tidak absolut.

Effendy yang akrab disapa Gus Choi berpandangan sejak UUD 1945 diamandemen dan syarat pendaftaran Presiden diberlakukan, maka hak itu tidak lagi absolut, di mana menurutnya Presiden harus berdiskusi dengan koalisi partai pengusung dalam hal melakukan perombakan kabinet.​​​​​​​

Plate selaku Sekjen NasDem mengatakan hak Presiden soal “reshuffle” kabinet absolut. Menurut Plate, Presiden dimungkinkan berdiskusi dengan staf, Kantor Staf Presiden atau berdiskusi dengan pimpinan partai koalisi soal perombakan kabinet, namun secara konstitusi tidak diwajibkan.

“Bahwa apabila Presiden ingin berdiskusi, apakah itu dengan masukan-masukan dari staf, dari KSP, atau berdiskusi dengan pimpinan partai koalisi, itu opsinya ada pada Presiden. Konstitusi tidak mengatur sama sekali, hak prerogatif itu betul-betul absolut prerogatif Presiden, makanya disebut prerogatif karena itu absolut,” jelasnya.​​​​​​​

Plate menegaskan Partai NasDem menghormati konstitusi dan menghormati hak prerogatif Presiden. Menurut dia, diskusi-diskusi yang berlaku atau sedang hangat di ruang publik harus dibedakan mana yang merupakan pendapat orang pribadi, mana yang mewakili institusi partai politik, dan mana yang merupakan teoritik akademik.

BACA JUGA:   Ketua KPU Imbau Para Caleg Tidak Pasang Baliho dan Iklan, Tunggu Keputusan MK

​​​​​​​Dia juga menekankan partainya sebagai bagian dari koalisi tetap solid bersama Presiden Jokowi.

Artikel Terkait

Thomas Djiwandono: Ekonomi 8 Persen Bukan Mimpi

FT News – Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengatakan...

Sri Mulyani: per Agustus 2024 APBN Defisit Rp153,7 Triliun

FT News – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani melaporkan...

Menko Polhukam: Presiden Sudah Perintahkan Bentuk Angkatan Siber TNI

FT News – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan...

Prabowo Subianto Dipercaya Bisa Bawa Indonesia Jadi Negara Maju

FT News - Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan penilian terhadap...