Tiga Tantangan Perpindahan IKN Versi SIRI, Apa Saja?

Forumterkininews.id, Jakarta – Terdapat tiga tantangan yang dihadapi terkait proses perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, yang proses pembangunannya direncanakan membutuhkan waktu selama 23 tahun.

Samudera Indonesia Research and Initiatives (SIRI) dalam pandangannya mengemukakan, ketiga tantangan yang dihadapi terkait IKN, yakni pertama akses jalur darat intra-IKN; kedua kepelabuhanan/kebandaraan/pergudangan; dan ketiga jalur penghubung dengan wilayah lain baik darat, laut, maupun udara.

Tantangan logistik di jalur darat (intra IKN) utamanya berkaitan dengan akses jalan untuk kebutuhan barang dan material pada proses konstruksi serta akses terhadap kebutuhan penunjang seperti air bersih.

Baca Juga: Jaga Kondusifitas, Mabes Polri Siap Kirim 1.000 Personel ke Papua

Membuka akses jalan di IKN bukanlah hal yang mudah mengingat morfologi tanah di kawasan tersebut yang bergelombang. Selain itu, struktur tanah yang kurang mendukung untuk menyerap air menyebabkan akses air bersih hanya bisa didapatkan dari bendungan.

Untuk akses air bersih, Pemerintah telah menyiasatinya dengan membangun Bendungan Sepaku Semoi, yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023. Dengan kapasitas pasokan air 2.000 liter/detik (ditambah dengan pasokan air dari Sungai Sepaku), bendungan ini diyakini dapat memenuhi kebutuhan air bersih di IKN sampai tahun 2030.

Selain itu, Pemerintah juga merencanakan pembangunan Bendungan Batu Lepek, Selemayu, Safiak, Beruas, dan memanfaatkan pasokan air dari Sungai Mahakam untuk mendukung Bendungan Sepaku Semoi dalam memenuhi kebutuhan air bersih di IKN sampai dengan tahun 2045.

Baca Juga: Menkominfo Optimis Media Massa Berperan dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Terkait dengan akses jalan, pilihan akses terdekat untuk pintu masuk material konstruksi IKN adalah Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal (IHM) dan Pelabuhan ITCI Kartika Utama (IKU). Keduanya yang memiliki jarak sekitar 8,2 kilometer dan 25 kilometer dari lokasi pembangunan tahap 1 IKN.

Namun demikian, kondisi akses jalan menuju kedua pelabuhan tersebut masih belum siap untuk dilalui truk-truk pengangkut material. Dengan kondisi tersebut Pemerintah menargetkan rehabilitasi kondisi jalan, khususnya akses menuju Pelabuhan IHM. Hingga akhir tahun 2022, konstruksi jalan kerja di Lingkar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN membutuhkan investasi sekitar Rp 883 miliar.

Dalam aspek kepelabuhanan/kebandaraan/pergudangan IKN tidak terlalu banyak pekerjaan rumah. Untuk kebutuhan mendukung konstruksi setidaknya ada lima pilihan alternatif, yaitu Pelabuhan IHM, Pelabuhan IKU, dermaga bekas pembangunan Jembatan Pulau Balang, Dermaga Pantai Lango, dan Pelabuhan Buluminung.

Selanjutnya, apabila IKN sudah mulai dihuni oleh aparatur negara, impor barang konsumsi, bahan mentah, dan barang modal bisa dilakukan melalui Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau (kapasitas 300.000 TEUs/tahun), TPK Palaran (kapasitas 130.000TEUs/tahun), atau Pelabuhan Semayang.

Sementara itu, terkait dengan tantangan terakhir, jalur penghubung dengan wilayah lain, Pemerintah juga perlu merencanakan pengembangan kawasan-kawasan industri, khususnya industri manufaktur di sekitar IKN.

Hal tersebut mengingat prinsip ship follows the trade, yang dapat diartikan sebagai logistik di jalur darat, laut, dan udara baru akan berkelanjutan ketika skala ekonomi dari perdagangan antar wilayahnya secara bisnis sudah menarik.

Sayangnya, saat ini kawasan-kawasan di sekitar IKN mayoritas masih berupa kawasan industri pertambangan dengan nilai tambah rendah. Kondisi yang demikian akan menciptakan fenomena ketidakseimbangan kargo ketika IKN sudah mulai dihuni, sehingga logistik IKN akan terus bergantung ke pelabuhan di Balikpapan dan Palaran yang jarak dan ongkos logistiknya relatif lebih jauh dan lebih mahal.